Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Golkar DPRK Kota Sorong menekankan pentingnya ketepatan program, efektivitas anggaran, serta percepatan pelaksanaan kegiatan dalam pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Pleno XXV Paripurna XIII Masa Sidang III Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor DPRK Kota Sorong, Senin (28/9/2026).
Pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut dibacakan oleh Muhammad Saman Bugis. Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Sorong yang telah menyampaikan materi RAPBD Perubahan 2026 kepada DPRK.
Fraksi Golkar menegaskan, pemandangan umum tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari kekurangan ataupun menyalahkan pihak tertentu. Masukan yang diberikan merupakan bentuk dukungan agar arah kebijakan pemerintah daerah dapat diterjemahkan secara baik oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Fraksi Golkar, RAPBD Perubahan tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen penyesuaian angka. Perubahan anggaran harus menjadi instrumen untuk memperbaiki pelaksanaan program, menyelesaikan kebutuhan mendesak, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan hingga akhir tahun.
Dengan waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 yang semakin terbatas, seluruh OPD diminta bekerja lebih fokus, cepat, dan terarah. Program yang dimasukkan dalam RAPBD Perubahan juga harus benar-benar siap dari sisi administrasi, teknis, sumber daya, maupun waktu pelaksanaan.
Fraksi Golkar mengingatkan agar ketersediaan anggaran tidak berujung pada keterlambatan pelaksanaan program. Setiap kegiatan harus memiliki target yang jelas sehingga tidak menimbulkan program yang tidak selesai dan berpotensi menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Namun, percepatan pelaksanaan anggaran juga tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Setiap kegiatan tetap harus dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi Golkar menilai keberhasilan anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya penyerapan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan program yang selesai dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam RAPBD Perubahan 2026, Fraksi Golkar meminta agar pendapatan daerah disusun secara realistis berdasarkan potensi dan capaian penerimaan. Sementara belanja daerah diarahkan pada pelayanan dasar serta kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Sejumlah sektor juga dinilai perlu tetap menjadi perhatian, di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kebersihan, penanganan banjir, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan di tingkat distrik dan kelurahan.
Fraksi Golkar juga meminta program yang belum siap atau sulit diselesaikan dalam sisa waktu tahun anggaran agar dievaluasi. Setiap kegiatan yang diprioritaskan harus memiliki lokasi, target, penerima manfaat, anggaran, serta batas waktu penyelesaian yang jelas.
Selain itu, setiap penambahan maupun pergeseran anggaran harus didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan. Belanja yang dinilai kurang mendesak atau belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat diminta untuk dikendalikan.
Fraksi Golkar turut menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antar-OPD. Hambatan yang berkaitan dengan administrasi, pengadaan maupun pengambilan keputusan diharapkan dapat diselesaikan lebih awal agar tidak mengganggu pencapaian target program.
Dalam pembahasan RAPBD Perubahan, Fraksi Golkar juga meminta proses dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur DPRK sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk fraksi, Badan Anggaran, dan komisi-komisi.
Masukan dari komisi dinilai penting karena berkaitan langsung dengan OPD mitra kerja, aspirasi masyarakat, hasil rapat kerja, hingga temuan pengawasan di lapangan. Karena itu, setiap komisi diharapkan diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan rekomendasinya.
Fraksi Golkar berharap dokumen pembahasan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, seluruh fraksi memperoleh akses informasi yang sama, serta setiap perubahan penting dalam pembahasan anggaran dapat dikomunikasikan secara terbuka.
Keterbukaan tersebut dinilai dapat memperkuat proses pengambilan keputusan sekaligus mencegah kesalahpahaman di internal DPRK. Fraksi Golkar juga meminta koordinasi antara pimpinan DPRK, fraksi-fraksi, dan Badan Anggaran terus diperkuat selama proses pembahasan berlangsung.
Dalam sikap akhirnya, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima materi RAPBD Perubahan Kota Sorong Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi Golkar menegaskan penerimaan tersebut bukan merupakan persetujuan akhir. Pembahasan selanjutnya akan tetap mencermati kesesuaian program, kemampuan pelaksanaan, prioritas belanja, serta manfaat setiap anggaran bagi masyarakat Kota Sorong.
