Melanesiatimes.com, Kota Sorong Papua Barat Daya – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya menggelar Workshop Pelayanan Kontrasepsi bagi dokter dan bidan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi di wilayah Papua Barat Daya.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E.A.Kambu yang berlangsung di Mariat Hotel Kota Sorong pada 28 hingga 30 November 2025.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E. A. Kambu, Sp.OG, Subsp. FER, mengatakan bahwa “tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi alasan utama terselenggaranya kegiatan ini. Berdasarkan data BPS tahun 2023, AKI di Papua Barat tercatat 343 per 100.000 kelahiran hidup, masih sangat tinggi jika dibandingkan standar nasional” pungkasnya.
Data nasional juga menunjukkan tantangan yang sama. Melalui SUPAS 2020, Indonesia mencatat AKI sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup, menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di kawasan ASEAN. Bahkan, jumlah kematian ibu pada 2023 meningkat menjadi 4.129 kasus.
“Salah satu penyebab tingginya AKI adalah tingginya jumlah kehamilan berisiko, termasuk kehamilan tidak diinginkan dan kehamilan kategori empat terlalu. Program Keluarga Berencana dinilai menjadi salah satu pilar penting untuk menekan persoalan ini,” tambahnya.
Pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan PBD dan Laporan Ketua Panitia Linda Margared Antaribaba.
Program KB berbasis hak menekankan pelayanan yang aman, berkelanjutan, dan tidak diskriminatif. “Pendekatan ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhannya melalui informed choice yang bertanggung jawab,” tegas Jan Pieter.
Dalam workshop ini, peserta dibekali sejumlah kompetensi seperti konseling KB, pelayanan kontrasepsi pada kondisi khusus, pencegahan infeksi, hingga mekanisme pencatatan dan pelaporan layanan. Semua materi diberikan untuk memastikan standar pelayanan KB dapat diterapkan secara merata di fasilitas kesehatan.
Menurut data BKKBN tahun 2019, hampir setengah tenaga kesehatan di Indonesia belum memiliki kompetensi standar dalam memberikan pelayanan KB. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui workshop seperti ini dinilai penting untuk memastikan tenaga kesehatan mampu memberikan layanan profesional.
Sebanyak 20 peserta dari kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat Daya ikut dalam workshop ini. Mereka terdiri dari dokter umum, pengelola program, dan tenaga kesehatan yang aktif memberikan layanan KB.
Peserta berasal dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, Maybrat, dan Sorong Selatan. Seluruh peserta dipilih berdasarkan kebutuhan penguatan layanan KB di masing-masing wilayah.
Narasumber kegiatan berasal dari BKKBN Papua Barat, BKKBN Papua Barat Daya, dokter spesialis kandungan RSUD Raja Ampat, serta tim teknis Dinas Kesehatan Papua Barat Daya. Seluruh materi dipaparkan secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab.
Momen Foto bersama Dinas Kesehatan PBD bersama Peserta Workshop.
Selain itu Ketua Panitia, Linda Margared Antaribaba, S.Km, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya fokus pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, tetapi juga dalam upaya menekan jumlah kehamilan yang tidak produktif. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya merencanakan kehamilan agar tidak menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa program KB dapat membantu keluarga merencanakan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan. “Semakin banyak anak, semakin besar pula kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Melalui pemahaman yang benar, keluarga bisa mengambil keputusan yang lebih bijak,” tambahnya.
Linda menuturkan bahwa kegiatan ini juga menyediakan bantuan alat kontrasepsi. “Kami menyalurkan bantuan berupa implan, suntik, dan metode terbaru yaitu Audi agar pelayanan KB bisa menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelasnya.
Workshop ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan KB di fasilitas kesehatan dan menurunkan angka risiko kehamilan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
