Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPW HIPKA) Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan kawasan perumahan di wilayah Sorong Raya.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua BPW HIPKA Papua Barat Daya, Ir. Nasir Silehu, ST, usai pelantikan Pengurus HIPKA Papua Barat Daya periode 2026–2031 yang digelar di Aston Hotel Sorong, pada Senin (02/02/2026).
Nasir mengatakan, rangkaian pelantikan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diisi dengan forum bisnis yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang industri, keuangan, dan dunia usaha, mulai dari pelaku UKM, UMKM, hingga pengusaha menengah dan besar.
“Kami juga menggelar forum bisnis dengan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan kewenangan dalam pengembangan sektor industri, keuangan, dan usaha,” ujar Nasir.
Ia menyebutkan, dalam forum tersebut HIPKA menghadirkan pihak perbankan, salah satunya pimpinan Bank BTN wilayah Indonesia Timur, Ali Irfan. Kehadiran perbankan dinilai penting untuk mendukung rencana pengembangan kawasan permukiman di Sorong Raya.
“Kami sudah berkomitmen untuk mengembangkan kawasan pemukiman di Sorong Raya karena kebutuhan perumahan di kota dan kabupaten saat ini sangat tinggi,” katanya.
Selain sektor properti, HIPKA Papua Barat Daya juga menaruh perhatian besar pada pengembangan UMKM melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Nasir menilai, ketergantungan Papua Barat Daya terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah masih sangat tinggi.
“Contoh kecil, telur masih kita datangkan dari Surabaya. Padahal potensi itu bisa dikembangkan di Papua Barat Daya,” ungkap Nasir.
Ia menegaskan, ketergantungan tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius jika terjadi gangguan distribusi akibat bencana, konflik, atau faktor lainnya.
“Kalau terjadi perang, bencana, atau gangguan distribusi, Sorong bisa kesulitan pangan. Karena itu HIPKA mendukung program ketahanan pangan agar Sorong bisa surplus beras dan telur sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nasir menyampaikan bahwa HIPKA akan merangkul pengusaha Orang Asli Papua (OAP) serta mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, termasuk dari kalangan mahasiswa, melalui program pengembangan kewirausahaan.
“Kami ingin menciptakan pengusaha-pengusaha baru, termasuk dari kalangan mahasiswa, dengan dukungan jaringan perbankan, Bank Indonesia, dan OJK,” katanya.
Untuk tahun pertama kepengurusan, HIPKA Papua Barat Daya akan memprioritaskan pengembangan sektor properti. Nasir menargetkan pembangunan minimal 500 unit rumah sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“HIPKA sudah memiliki lahan sekitar lima hektare. Dari satu hektare bisa dibangun sekitar 40 unit rumah subsidi,” jelas Nasir.
Ia menambahkan, proyek tersebut akan dijadikan sebagai percontohan dan dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan agar Papua Barat Daya masuk dalam skala prioritas nasional.
“Ini akan menjadi pilot project dan kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan agar Papua Barat Daya menjadi prioritas,” pungkasnya.
Nasir berharap, kehadiran HIPKA Papua Barat Daya dapat memberikan dampak nyata bagi pergerakan ekonomi daerah, khususnya dalam penguatan UMKM, peningkatan peran pengusaha OAP, serta penyediaan hunian layak yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
