Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menggelar rapat pembahasan laporan program strategis daerah yang akan dilaporkan melalui aplikasi E-Monev. Rapat tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M., dan dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta staf terkait. Kegiatan berlangsung di Ruang Anggrek Lantai 2 Kantor Wali Kota Sorong, Selasa (10/3/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas sejumlah program strategis yang menjadi prioritas sekaligus mendukung program nasional. Program-program tersebut di antaranya pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), distribusi makanan bergizi, revitalisasi pendidikan dasar dan menengah, pembentukan Koperasi Merah Putih, hingga persiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya dukungan perizinan dalam pelaksanaan Operasi Merah Putih serta koordinasi lintas dinas guna mempercepat implementasi berbagai program di lapangan.
Plt Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku menegaskan bahwa seluruh OPD harus serius dalam menyiapkan data dan laporan program yang akan dimasukkan ke dalam sistem E-Monev. Ia menekankan bahwa laporan tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Seluruh OPD diminta segera menyiapkan dan menyerahkan data capaian kinerja tahun 2025 sebagai bahan evaluasi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Data tersebut harus diinput secara lengkap sebelum batas waktu 31 Maret 2026,” ujar Ruddy dalam rapat tersebut.
Dalam pembahasan itu juga disebutkan bahwa terdapat 68 indikator kinerja yang harus dipenuhi dan diinput oleh tim penyusun. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menilai capaian pembangunan daerah sekaligus memastikan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Beberapa OPD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, misalnya, berperan dalam perencanaan, pengawasan, serta penyediaan data pendukung terkait layanan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Sementara itu, Dinas Sosial bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) turut dilibatkan dalam upaya penanganan kemiskinan melalui koordinasi program serta penyusunan dokumen perencanaan yang diperlukan.
Ruddy juga menekankan pentingnya koordinasi antar dinas agar proses pengumpulan data dan penyusunan laporan dapat berjalan efektif. Ia meminta setiap OPD menunjuk satu staf atau penanggung jawab (PIC) yang akan berkoordinasi langsung dengan tim penyusun di Bappeda.
“Setiap OPD harus menunjuk satu PIC yang bertanggung jawab mengoordinasikan pengumpulan dan penginputan data. Dengan begitu, seluruh dokumen laporan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Pemerintah Kota Sorong berharap melalui koordinasi yang baik serta komitmen seluruh perangkat daerah, laporan program strategis melalui aplikasi E-Monev dapat disusun secara akurat dan tepat waktu, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai capaian kinerja pembangunan daerah.
