Melanesiatimes.com, Bogor – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., bersama Wakil Wali Kota Sorong, H. Anhsar Karim, A.Md, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (02/02/2026).
Kehadiran pimpinan daerah ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam mendukung sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah.
Rakornas tersebut merupakan agenda strategis nasional yang mempertemukan Presiden Republik Indonesia dengan para kepala daerah serta jajaran Forkopimda dari seluruh Indonesia. Forum ini bertujuan menyatukan arah pembangunan agar selaras dengan visi dan prioritas pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga serta pemerintah daerah. Presiden mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan menanggalkan ego sektoral yang kerap menjadi penghambat pembangunan. “Permasalahan utama kita bukan kekurangan anggaran atau sumber daya, tetapi lemahnya koordinasi dan masih adanya sekat antarinstansi,” tegas Presiden.
Presiden juga menginstruksikan agar setiap kebijakan dan program pemerintah tidak saling tumpang tindih. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor merupakan syarat utama dalam pengelolaan anggaran negara dan daerah agar lebih efektif, transparan, serta akuntabel. “Pemerintahan yang kuat hanya bisa terwujud jika seluruh elemen bekerja sebagai satu tim untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong dalam Rakornas ini menjadi wujud kesiapan Pemerintah Kota Sorong untuk menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kebijakan nasional. Sinkronisasi tersebut mencakup penguatan iklim investasi, pengendalian inflasi, serta percepatan kesejahteraan sosial yang membutuhkan kerja lintas sektor.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Sorong berkomitmen membawa semangat kolaborasi hingga ke tingkat daerah. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mampu mengimplementasikan arahan Presiden, khususnya terkait efisiensi birokrasi dan penguatan koordinasi, guna menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Rakornas yang dihadiri kepala daerah dari seluruh Indonesia tersebut ditutup dengan penegasan pentingnya menjaga stabilitas nasional serta keberlanjutan program prioritas menuju visi Indonesia Emas 2045.
