Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kelangkaan BBM jenis solar di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, memicu aksi unjuk rasa ratusan sopir truk dan mobil Hilux di Kantor DPR Papua Barat Daya, pada Senin (26/1/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas sulitnya mendapatkan solar yang selama ini menjadi kebutuhan utama transportasi dan distribusi barang.
Para sopir menilai kelangkaan solar telah berlangsung cukup lama dan sangat mengganggu aktivitas kerja mereka. Antrean panjang di sejumlah SPBU kerap terjadi, bahkan hingga berhari-hari, tanpa kepastian pasokan.
Menanggapi kondisi tersebut, mantan Anggota DPR Papua Barat tiga periode dan Anggota DPD RI satu periode, M. Sanusi Rahaningmas, turut angkat bicara. Tokoh masyarakat yang akrab disapa MSR itu menilai kelangkaan solar di Kota Sorong seharusnya tidak terjadi, mengingat Sorong dikenal sebagai daerah yang memiliki infrastruktur perminyakan.
“Kelangkaan BBM jenis solar sesungguhnya tidak boleh terjadi di Kota Sorong. Ini daerah pusat, ada Pertamina. Jadi sangat aneh kalau solar selalu langka,” ujar MSR.
Menurut pantauannya sebagai warga Kota Sorong, antrean kendaraan pengangkut seperti truk dan Hilux hampir setiap minggu terjadi di sejumlah SPBU, antara lain di Jalan Ahmad Yani, Jalan Baru, dan kawasan Sorpus. Ia menyebut, jumlah kendaraan yang mengantre bisa mencapai puluhan unit dan berlangsung hingga dua sampai tiga hari.
“Hampir setiap minggu mobil-mobil truk dan Hilux antre. Kadang sampai dua tiga hari. Ini menimbulkan pertanyaan, ke mana solar yang didistribusikan Pertamina? Berapa kali sebenarnya distribusi dilakukan dalam seminggu,” kata MSR.
Ia menegaskan, jika kendaraan pengangkut tidak mendapatkan solar, maka dampaknya sangat luas. Selain menghambat pembangunan, kondisi ini juga mematikan mata pencaharian para sopir serta berpotensi melumpuhkan transportasi antarwilayah.
“Kalau truk-truk tidak dapat solar, otomatis pembangunan bisa terhambat. Sopir tidak bisa bekerja, tidak bisa menafkahi keluarga. Mobil Hilux sebagai transportasi antar kabupaten juga bisa macet,” tegasnya.
MSR mendesak pihak Pertamina untuk memberikan penjelasan terbuka melalui media mengenai penyebab kelangkaan solar. Ia juga meminta agar aparat terkait melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM.
“Kami minta Pertamina menjelaskan secara terbuka kenapa ini bisa terjadi. Jangan sampai ada permainan oknum tertentu dengan pihak swasta atau perusahaan-perusahaan besar,” ujarnya.
Ia mengungkapkan adanya informasi di masyarakat terkait dugaan penimbunan solar oleh pihak tertentu, termasuk untuk kepentingan usaha di sektor pertambangan, kayu, dan perikanan. Bahkan, kata dia, para nelayan kesulitan mendapatkan solar dan terpaksa membeli dari penjual eceran dengan harga lebih mahal.
“Ada informasi bahwa nelayan sangat sulit mendapatkan solar, sehingga terpaksa membeli dari oknum-oknum tertentu. Bahkan ada dugaan solar dibeli dalam jumlah besar lalu disimpan di daerah-daerah tertentu,” ungkap MSR.
Jika dugaan tersebut benar, MSR menilai hal itu merupakan bentuk penimbunan yang merugikan masyarakat luas. Ia meminta Pertamina, TNI, dan Polri segera turun melakukan pengecekan dan penindakan.
“Kalau ini benar terjadi, itu bentuk penimbunan. Saya minta Pertamina, TNI, dan Polri segera cek. Jangan sampai ada permainan oknum tertentu yang membuat masyarakat susah,” katanya.
Lebih jauh, MSR juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk turun tangan langsung mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, sangat ironis jika Sorong yang dikenal sebagai “kota minyak” justru mengalami kelangkaan BBM, termasuk solar dan minyak tanah.
“Ini sangat aneh. Orang di luar bilang Sorong kota minyak, tapi kenyataannya solar dan bahkan minyak tanah sering langka. Kadang warga harus keliling kompleks hanya untuk mencari minyak tanah,” ujarnya.
Sebagai tokoh masyarakat, MSR berharap pemerintah pusat, Pertamina, dan aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Ia menekankan perlunya tindakan tegas tanpa pandang bulu jika ditemukan pelanggaran.
“Kalau ada oknum, siapa pun dia, baik pegawai Pertamina, aparat, atau pihak swasta, harus ditindak tegas. Jangan pandang bulu. Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat kecil yang paling menderita, terutama para sopir yang setiap hari mencari nafkah untuk keluarga mereka,” tutup MSR.
