Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat perdana tahun 2026 pada Rabu (28/01/2026).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Farli Sampe Toding Rego, bersama para anggota Bawaslu, yakni Sofyan Saman (Koordinator Divisi SDM dan Organisasi), Zatria Wati (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Regina Gembenop (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas), serta Herdi F. Rumbewas (Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi).
Kegiatan ini turut diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, Kepala Sekretariat, serta para Koordinator Sekretariat kabupaten/kota. Rapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Ketua Bawaslu Papua Barat Daya Farli Sampe Toding Rego menjelaskan bahwa rapat perdana ini menjadi momentum awal untuk membangun soliditas tim dan menyusun langkah kerja strategis ke depan.
“Rapat ini menjadi bagian dari upaya membentuk tim Bawaslu Papua Barat Daya yang solid melalui rangkaian aktivitas terstruktur dan strategis, guna meningkatkan hubungan interpersonal, kerja sama, dan komunikasi di lingkungan Bawaslu,” ujar Farli dalam sambutannya.
Selain penguatan internal, rapat juga membahas evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Bawaslu Papua Barat Daya menyoroti aspek kehadiran, pelaksanaan pleno, serta laporan-laporan pengawasan sepanjang tahun 2025 sebagai bahan perbaikan.
“Kami melakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas tahun 2025 sebagai dasar untuk menyiapkan langkah strategis dan Indikator Kerja Utama (IKU) di tahun 2026,” kata Farli.
Lebih lanjut, Farli menegaskan bahwa Bawaslu Papua Barat Daya juga mempersiapkan diri untuk menindaklanjuti surat instruksi dan edaran Bawaslu Republik Indonesia tahun 2026, khususnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan penguatan pengawasan di luar tahapan pemilu.
“Pengawasan harus tetap berjalan efektif, tepat waktu, dan memiliki prioritas yang jelas, meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran dan agenda pengawasan di luar tahapan,” tegasnya.
Rapat berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu kabupaten/kota, termasuk jajaran sekretariat.
Melalui rapat perdana ini, Bawaslu Papua Barat Daya berharap dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan tugas pengawasan sepanjang tahun 2026.
