Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, pada Selasa (25/11/2025).
Fraksi APPSA menegaskan komitmen mendukung arah pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan dasar, pemerataan wilayah, dan penguatan ekonomi rakyat.
Dalam penyampaian sikap politiknya, Fraksi APPSA menekankan pentingnya koherensi perencanaan, konsistensi dengan dokumen pembangunan, serta penguatan kapasitas fiskal agar program dapat dieksekusi sejak awal tahun anggaran 2026. APBD, menurut fraksi tersebut, harus menjadi instrumen yang menghubungkan visi jangka panjang dengan kebutuhan riil masyarakat.
Fraksi APPSA juga menegaskan bahwa pandangan umum ini merupakan bagian dari mekanisme resmi pembahasan Ranperda sebagai bentuk kontrol, evaluasi, dan pemberian catatan strategis terhadap rancangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Harapannya, proses pembahasan dapat menghasilkan dokumen anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam penilaiannya, Fraksi APPSA mengapresiasi fokus pemerintah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, layanan pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, hingga perbaikan infrastruktur dasar. Fraksi juga mendorong kesinambungan program strategis yang disertai ruang dialog produktif antara eksekutif dan legislatif.
Namun, fraksi juga mencatat tantangan kapasitas fiskal yang semakin terbatas sehingga membutuhkan penajaman prioritas. Optimalisasi pendapatan asli daerah diharapkan terus dilakukan tanpa menambah beban bagi UMKM. Selain itu, disiplin belanja berbasis kinerja perlu diperkuat agar hasil pembangunan lebih efektif.
Fraksi APPSA turut menyoroti ketimpangan antarwilayah, persoalan konektivitas, hingga stabilitas harga komoditas pokok. Hal-hal tersebut dinilai membutuhkan program yang tepat sasaran dengan indikator kinerja yang terukur. Sinkronisasi penuh dengan RPJMD dan RKPD juga diminta untuk memastikan pembangunan berorientasi pada hasil.
Dalam penguatan tata kelola, fraksi menekankan pentingnya transparansi, penguatan BUMD dan PDAM secara akuntabel, termasuk percepatan layanan dasar melalui target infrastruktur yang realistis dan merata. Fraksi APPSA memberikan sejumlah catatan untuk diakomodasi dalam APBD 2026.
Salah satu perhatian utama ialah berkurangnya dana transfer pusat sebesar lebih dari 28 persen. Fraksi meminta pemerintah lebih bijak dalam mengelola anggaran yang semakin sempit. Belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar harus dikurangi, sementara sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanganan banjir, dan persampahan harus diperkuat.
Fraksi APPSA juga menekankan percepatan realisasi dan penyerapan anggaran tanpa mengurangi akuntabilitas. Evaluasi hibah dan bantuan sosial diminta dilakukan secara ketat agar manfaatnya jelas. Pemerintah juga diimbau menekan biaya seremonial yang dianggap tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Di bidang pendidikan, fraksi mendorong penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) secara menyeluruh sesuai aturan. Penerapan standar layanan berbasis delapan Standar Nasional Pendidikan dinilai penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran, termasuk penguatan guru, sarana prasarana, serta monitoring berbasis indikator mutu.
Sementara pada sektor kesehatan, Fraksi APPSA meminta pemerintah fokus pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penajaman belanja kesehatan harus berorientasi pada hasil, termasuk sinkronisasi dengan prioritas RKPD 2026 seperti layanan ibu-anak, penurunan stunting, sanitasi, air minum, dan lingkungan sehat.
Fraksi juga mendorong penguatan layanan rujukan, penambahan dokter spesialis, serta pemberian beasiswa bagi tenaga medis putra-putri daerah. Selain itu, program penanggulangan HIV/AIDS perlu diperkuat karena kasus di Kota Sorong meningkat dari 215 kasus pada tahun 2024 menjadi 222 kasus pada 2025.
Mengenai hasil reses DPRD, Fraksi APPSA meminta pemerintah mengakomodasi aspirasi masyarakat sesuai amanat undang-undang. Contoh kebutuhan mendesak ditemukan di Kelurahan Kalasuat, Distrik Klaurung, yang membutuhkan air bersih, akses transportasi, penerangan jalan, posyandu, hingga fasilitas pendidikan. Evaluasi kinerja lurah juga diminta untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Fraksi APPSA menilai persoalan serupa juga terjadi di berbagai kelurahan dan distrik lain sehingga membutuhkan perhatian serius dalam Ranperda APBD 2026. Pemerintah diminta tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui masa reses anggota DPRD sebagai bentuk representasi rakyat.
Sebagai penutup, Fraksi APPSA menegaskan komitmen untuk mengawal APBD 2026 agar berpihak pada pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, dan tata kelola yang akuntabel. Fraksi menolak alokasi anggaran yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat dan mendorong efisiensi belanja berbasis data serta orientasi hasil. Harapannya, setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi warga Kota Sorong.
