Melanesiatimes.com, Kota Sorong – DPRD Kota Sorong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga dan sejumlah pengelola SPBU untuk membahas persoalan pendistribusian BBM, khususnya solar subsidi dan Pertalite, yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
RDP tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Sorong John Lewarissa bersama Komisi IV yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Sorong, pada Rabu (28/01/2026).
Rapat ini digelar menyusul aksi demonstrasi di sekitar Depot Pertamina Sorong beberapa hari sebelumnya.
Dalam forum rapat dengan pendapat, anggota DPRD Kota Sorong melontarkan berbagai pertanyaan dan pernyataan kritis kepada pihak Pertamina dan pengelola SPBU. DPRD menyoroti kelangkaan solar subsidi dan Pertalite yang dinilai memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat dan sopir angkutan terkait antrean solar dan Pertalite. Ini harus dicarikan solusi konkret agar tidak terus berulang,” ujar salah satu anggota DPRD dalam rapat.
DPRD juga mengusulkan agar jam operasional pengisian BBM diperpanjang, mulai pagi hari hingga pukul 18.00 WIT dan pukul 18.00 hingga 06.00 pagi guna mengurangi penumpukan antrean.
Selain itu, DPRD mendorong agar seluruh SPBU di Kota Sorong dapat menyalurkan solar, sehingga antrean tidak hanya terpusat di beberapa SPBU tertentu salah satunya SPBU Hangseng yang selalu menghambat lalu lintas.
“Jangan hanya tiga SPBU yang melayani solar. Kalau bisa, semua SPBU dilibatkan supaya antrean tidak menumpuk di satu titik,” tegas anggota DPRD lainnya.
Menanggapi usulan tersebut, perwakilan Pertamina Patra Niaga Yunus Murrahman Sales Branch Manager I Papua Barat, menjelaskan bahwa penetapan SPBU penyalur solar bukan kewenangan Pertamina di daerah.
“Itu bukan kewenangan kami di daerah, tetapi kewenangan BP Migas dan kantor pusatnya di jakarta. Jika mau diusulkan, harus melalui permintaan resmi dari Pemerintah Kota Sorong kepada BP Migas di Jakarta,” ujar Yunus
DPRD Kota Sorong memastikan akan menyampaikan hasil RDP tersebut kepada Pemerintah Kota Sorong, sekaligus mengusulkan permintaan penambahan kuota solar serta evaluasi penyaluran di beberapa SPBU.
Selain persoalan BBM, DPRD juga menyoroti kelangkaan minyak tanah yang masih dikeluhkan masyarakat. Namun, rapat khusus bersama agen minyak tanah belum dapat dilaksanakan.
“Untuk minyak tanah, DPRD akan menjadwalkan rapat lanjutan bersama pihak agen,” ujar Ketua Komisi IV Muhammad Saman Bugis.
Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Sorong, Yunus Murrahman, dalam penjelasannya menyampaikan bahwa secara umum ketersediaan stok BBM di Kota Sorong dalam kondisi aman.
“Dengan DPRD Kota Sorong kami membahas pendistribusian BBM, termasuk isu yang kemarin sama-sama kita ketahui adanya aksi demonstrasi di sekitar Depot Pertamina Sorong. Hari ini kami menghadiri undangan tersebut untuk memberikan penjelasan kepada para wakil rakyat,” kata Yunus.
Ia menegaskan, tidak ada kendala dari sisi stok, namun ada sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait pola antrean di SPBU.
“Kami jelaskan semua hal yang mungkin dipertanyakan terkait kuota, pendistribusian, dan aturan di SPBU-SPBU. Sebenarnya tidak ada kendala sama sekali dari sisi stok,” ujarnya.
Yunus juga menyinggung hasil inspeksi mendadak lintas sektor yang dilakukan akhir pekan lalu. Menurutnya, langkah tersebut berdampak pada berkurangnya antrean kendaraan, khususnya di SPBU penyalur solar.
“Setelah adanya sidak dua hari kemarin, kondisi diakui oleh SPBU, antrean jadi semakin landai atau bahkan kosong. Alhamdulillah berarti action kita kemarin ada hasilnya, mengurangi atau malah menghapus antrean,” ungkapnya.
Ia berharap pengawasan terpadu dapat dilakukan secara rutin agar distribusi BBM di Kota Sorong semakin tertib.
