Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Sorong, Jeremias Gembenop, S.Sos., M.H., mendorong agar hasil Seminar Nasional Konferensi Studi Regional (KSR) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dapat dirumuskan secara konkret dan dijadikan bahan kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Hal tersebut disampaikan Jeremias saat menghadiri Seminar Nasional Konferensi Studi Regional (KSR) PMKRI Komda Regio Papua Barat Daya Tahun 2026 yang digelar di Aula SMK YPK Maranatha Kota Sorong, Kamis (29/1/2026).
Ia menegaskan bahwa Kota Sorong memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, seluruh sektor pembangunan harus disiapkan dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Kota Sorong sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas untuk mendukung seluruh sektor pembangunan,” ujar Jeremias dalam sambutannya.
Menurutnya, seminar nasional yang diselenggarakan PMKRI tersebut menjadi ruang strategis untuk melahirkan gagasan dan pemikiran konstruktif yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya dalam menyongsong bonus demografi dan generasi emas Indonesia 2030–2045.
“Seminar nasional ini merupakan pintu masuk lahirnya ide-ide strategis yang sangat dibutuhkan daerah, terutama dalam menyiapkan generasi emas pada periode 2030 hingga 2045,” katanya.
Jeremias juga menekankan bahwa meskipun umat Katolik merupakan kelompok minoritas, namun kontribusi pemikiran yang dihasilkan tetap memiliki nilai dan bobot penting dalam memberikan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan.
Ia berharap hasil rumusan Konferensi Studi Regional PMKRI Papua Barat Daya dapat dibawa ke tingkat nasional dan dibahas dalam Konferensi Nasional PMKRI di Bogor, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan pembangunan yang aplikatif.
“Dalam proses pembangunan, ada pihak yang merumuskan kebijakan dan ada pula yang menjalankan kebijakan. Karena itu dibutuhkan eksekutor yang mampu menerjemahkan hasil konferensi menjadi program konkret yang bisa dilaksanakan di lapangan,” tandasnya.
Seminar Nasional Konferensi Studi Regional PMKRI Komda Regio Papua Barat Daya ini berlangsung selama tiga hari, dibuka oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan ditutup langsung oleh Asisten I Pemerintah Kota Sorong. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus PMKRI, senior, ketua presidium cabang, delegasi peserta, dewan pengurus, serta pengamat.
