Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal mutu pendidikan kedokteran di Indonesia di tengah upaya peningkatan jumlah dokter secara nasional.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Daya Yakob Kareth yang berlangsung di Vega Prime Hotel pada Jumat (30/01/2026).
Forum dekan ini menjadi ajang strategis untuk membahas tantangan besar dunia pendidikan kedokteran, khususnya terkait keterbatasan jumlah dokter dan belum meratanya distribusi tenaga medis di berbagai daerah, termasuk wilayah tertinggal dan kepulauan.
Ketua Umum AIPKI, Prof. Dr. dr. Wisnu Barlianto, menegaskan bahwa kebijakan akselerasi pendidikan kedokteran harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga kualitas dan keselamatan pasien.
“Akselerasi itu perlu, tetapi mutu itu wajib, keamanan (safety) itu harus, dan kolaborasi adalah keniscayaan,” tegas Prof. Wisnu Barlianto dalam pemaparannya.
Ia menjelaskan, saat ini AIPKI menaungi sebanyak 137 fakultas kedokteran yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan asosiasi ini menjadi penting untuk memastikan seluruh institusi pendidikan kedokteran tetap berpegang pada standar nasional yang telah ditetapkan.
Menurut Prof. Wisnu, tantangan terbesar bukan hanya pada penambahan jumlah fakultas kedokteran, melainkan bagaimana memastikan lulusan dokter memiliki kompetensi yang merata dan siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, Humas dan Kemitraan AIPKI, Tonang Dwi Ardyanto, menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam membuka program studi kedokteran baru, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas.
“Penambahan fakultas kedokteran tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Harus ada studi kelayakan yang ketat agar kualitas pendidikan dan keberlanjutan institusi tetap terjaga,” ujar Tonang.
Ia menambahkan, optimalisasi fakultas kedokteran yang sudah ada perlu menjadi prioritas, termasuk penguatan kapasitas dosen, sarana pendidikan, serta sistem pembelajaran klinik.
Dalam forum tersebut, AIPKI juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan pendidikan kedokteran di Tanah Papua sebagai wilayah dengan tantangan geografis dan akses layanan kesehatan yang masih terbatas.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Papua (FK UNIPA), dr. Herlina Yulidia, Sp.JP, menyampaikan bahwa dukungan dari AIPKI sangat berarti bagi fakultas kedokteran di Papua untuk terus meningkatkan mutu pendidikan.
“Kami berkomitmen mencetak dokter yang kompeten, khususnya putra-putri Papua, agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan di daerahnya sendiri,” kata dr. Herlina.
Ia menilai, keberadaan dua fakultas kedokteran di Papua, yakni FK UNIPA dan FK Universitas Cenderawasih (UNCEN), perlu terus diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan tenaga medis di wilayah timur Indonesia.
Selain aspek pendidikan, persoalan distribusi dan retensi dokter juga menjadi sorotan dalam forum tersebut. Banyak dokter yang belum bertahan lama bertugas di daerah terpencil karena keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan.
AIPKI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap insentif, fasilitas pendukung, serta jaminan kualitas hidup bagi tenaga medis yang bertugas di wilayah 3T.
Melalui forum dekan yang rutin dilaksanakan setiap enam bulan sekali, AIPKI berharap tercipta sinkronisasi kebijakan antara kebutuhan nasional, kapasitas institusi pendidikan, dan kondisi daerah.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, AIPKI optimistis pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas dapat terwujud hingga ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk Tanah Papua.
