Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong mulai mempertegas pengawasan terhadap aktivitas penjualan minuman beralkohol. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2026, penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tiga kategori tempat usaha, yakni hotel, restoran, dan tempat hiburan malam.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sorong, Zikri A. Helmi, menegaskan bahwa ketentuan tersebut harus menjadi perhatian seluruh pelaku usaha, terutama mereka yang selama ini menjalankan aktivitas penjualan minuman beralkohol melalui toko maupun supermarket.
Zikri menjelaskan bahwa restoran, hotel, dan tempat hiburan malam merupakan bagian dari usaha jasa pariwisata. Karena itu, Dinas Pariwisata memiliki kewenangan melakukan penilaian terhadap standar pelayanan minimal sekaligus memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan.
Ia menerangkan, sektor pariwisata memiliki 17 sektor dan 35 subsektor usaha. Beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol berdasarkan ketentuan Perda tersebut.
“Kami dari Dinas Pariwisata hanya melakukan penilaian standar pelayanan minimal dan memberikan rekomendasi terhadap tiga jenis usaha tadi, yaitu restoran, hotel, dan tempat hiburan malam. Tentunya rekomendasi hanya diberikan kepada tempat usaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelas Zikri.
Namun, tidak semua permohonan pelaku usaha mendapatkan persetujuan. Zikri mengungkapkan, terdapat sejumlah pengajuan yang ditolak karena lokasi maupun klasifikasi usahanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian adalah ketentuan jarak lokasi usaha dari tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas publik. Untuk kategori rumah minum yang merupakan bagian dari usaha restoran, terdapat ketentuan jarak minimal 200 meter sebagaimana dijelaskan dalam Perda Kota Sorong.
“Ada beberapa tempat yang kami tolak karena terlalu dekat dengan tempat ibadah, fasilitas publik, dan sekolah. Kalau tidak memenuhi ketentuan jarak yang sudah diatur dalam Perda, tentu kami tidak bisa memberikan rekomendasi,” tegasnya.
Terkait keberadaan toko dan supermarket yang selama ini menjual minuman beralkohol, Zikri menyatakan bahwa Dinas Pariwisata tidak dapat memberikan rekomendasi apabila aktivitas tersebut tidak sesuai dengan kategori tempat usaha yang diizinkan.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Menurutnya, pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian terhadap konsep bisnis dan legalitas perusahaannya. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengubah klasifikasi NIB dan KBLI sesuai jenis usaha yang diperbolehkan, seperti rumah minum, kafe, atau restoran.
“Tempat-tempat yang selama ini beroperasi sebagai toko kami sarankan untuk menyesuaikan konsep usahanya menjadi rumah minum atau kategori usaha restoran lainnya. Dengan demikian, mereka bisa mengajukan permohonan dan selanjutnya dinilai berdasarkan standar pelayanan yang berlaku,” katanya.
Ia menambahkan, proses mendapatkan legalitas penjualan minuman beralkohol membutuhkan keterlibatan sejumlah instansi. Setelah melalui penilaian Dinas Pariwisata, pelaku usaha juga harus memenuhi persyaratan dari Dinas Perdagangan serta ketentuan perizinan melalui PTSP dan sistem Online Single Submission (OSS).
Di sisi lain, menyangkut kontribusi terhadap pendapatan daerah, Zikri menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan kewenangan instansi yang menangani pendapatan daerah, yakni BPPRD.
Ia menyebutkan, ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) telah mengatur kelompok jasa yang menjadi objek PBJT, termasuk makanan dan minuman, jasa perhotelan, serta jasa hiburan sesuai klasifikasinya.
“Untuk pemasukan daerah, itu menjadi kewenangan BPPRD. Kami dari Dinas Pariwisata menjalankan tugas sesuai kewenangan, terutama melakukan penilaian standar pelayanan minimal dan memberikan rekomendasi terhadap usaha pariwisata,” ungkapnya.
Lebih jauh, Zikri mengingatkan bahwa pelaku usaha yang tidak memperoleh rekomendasi dari Dinas Pariwisata tidak dapat melanjutkan proses perizinan melalui instansi terkait. Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama terhadap tempat-tempat usaha yang selama ini masih menjalankan aktivitas penjualan minuman beralkohol.
Apabila ditemukan pelaku usaha yang tetap berjualan tanpa memenuhi ketentuan Perda, langkah penertiban dapat dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan satuan tugas yang berwenang.
“Kalau kami tidak memberikan rekomendasi, tentu proses perizinan dari instansi terkait tidak dapat dilanjutkan. Kami akan melihat dan mengevaluasi bersama. Jika masih ada yang tetap berjualan tanpa memenuhi ketentuan, tentu ada langkah penertiban yang dapat dilakukan melalui satuan tugas terkait,” tutupnya.
