Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Selalu Ada Getakan untuk Umat (LBH-SAGU), Alexander Sagey, mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Agraria yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong, Sabtu (28/9/2025).

Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai dinamika konflik agraria dan hak hidup rakyat.

Alexander menilai sekolah agraria tersebut memberikan nilai positif yang besar, terutama dalam membekali peserta dengan perspektif baru menghadapi tantangan perebutan lahan dan ancaman perampasan ruang hidup. “Kami mengapresiasi kegiatan ini karena memiliki nilai positif dan memberikan para peserta perspektif baru agar ke depannya siap menghadapi segala bentuk dinamika perebutan lahan serta hak-hak hidup masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta disuguhkan beragam materi yang disesuaikan dengan karakteristik budaya masing-masing. Dengan mengusung tema “Mitigasi Eskalasi Perampasan Ruang Hidup Masyarakat”, Sekolah Agraria berupaya mengingatkan kembali pentingnya kesadaran akan konflik sosial, ekonomi, hukum, hingga kebijakan negara yang kerap berpihak pada kepentingan oligarki.

Sejumlah pemateri yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, akademisi, praktisi, hingga aktivis LSM. Mereka menyampaikan pemikiran kritis mengenai strategi mempertahankan hak hidup masyarakat dari ancaman pengusaha dan penguasa yang kerap melakukan perampasan lahan secara tidak beraturan.

Alexander menegaskan, forum-forum seperti Sekolah Agraria harus terus dibuka dan diperluas agar masyarakat memiliki ruang belajar dan bertukar gagasan. “Forum-forum semacam ini harusnya terus dibuka agar kita selalu merawat pikiran dengan instrumen perjuangan berdasar pada perspektif dan pengetahuan baru,” katanya.

Ia berharap melalui kegiatan ini, generasi muda dan para aktivis dapat terus merawat kesadaran kolektif dalam memperjuangkan keadilan agraria. Semangat ini, lanjutnya, sangat penting untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat adat dan rakyat kecil.

Selain memberikan pemahaman teoretis, sekolah ini juga menjadi sarana membangun jaringan antaraktivis dan masyarakat lintas daerah. Pertukaran pengalaman dan strategi diharapkan memperkuat solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak agraria.

Alexander menekankan pentingnya kontribusi nyata setelah mengikuti forum tersebut. Menurutnya, ilmu dan perspektif yang diperoleh harus diterjemahkan dalam aksi nyata di tengah masyarakat, terutama dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Semoga dari forum ini kita bisa memberikan kontribusi terhadap anak muda maupun aktivis lainnya untuk merawat kesadaran kolektif dan berjuang bersama demi cita-cita luhur kita semua serta mendorong ditetapkannya undang-undang hukum masyarakat adat,” pungkasnya.