Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Komitmen memperkuat kemerdekaan pers sekaligus menindak tegas penyalahgunaan profesi wartawan mengemuka dalam Sosialisasi dan Seminar Nasional yang digelar di Ballroom Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat (13/02/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara jajaran kepolisian dan insan pers di provinsi termuda di Indonesia tersebut.
Acara yang mengusung tema koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan itu dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Polri dan insan pers. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam membangun hubungan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Papua Barat Daya, Eltje S. Doo, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya dialog harmonis antara aparat penegak hukum dan media.
Dalam sambutannya, Eltje menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai derasnya arus informasi di era digital menuntut tanggung jawab besar dari seluruh pihak agar ruang publik tetap sehat dan kondusif.
“Pers dan Polri memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas. Karena itu, sinergi harus dibangun di atas saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, Iwan Manurung, menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis kepolisian. Ia menekankan pentingnya penyamaan visi dalam menghadapi tantangan penyebaran hoaks dan disinformasi yang semakin masif.
“Kami ingin memastikan bahwa penegakan hukum berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik yang profesional. Namun, jika ada oknum yang menyalahgunakan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi atau melanggar hukum, tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Papua Barat Daya, Zakarias Abner Balubun, menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata kolaborasi antara Dewan Pers, Polri, dan organisasi media. Ia berharap sinergi yang terbangun tidak berhenti pada tataran seremoni, melainkan berlanjut dalam praktik kerja jurnalistik sehari-hari di lapangan.
Seminar ini menghadirkan diskusi publik, talkshow interaktif, serta sesi tanya jawab yang melibatkan unsur kepolisian, wartawan, pimpinan media, organisasi pers, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari etika jurnalistik, keterbukaan informasi publik, hingga mekanisme koordinasi apabila terjadi sengketa pemberitaan.
Ketua panitia, Johanis Sole, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-6 JMSI dan Hari Pers Nasional. Ia menegaskan, latar belakang kegiatan berangkat dari kebutuhan mendesak membangun hubungan yang harmonis dan profesional antara pers dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, di tengah derasnya arus digitalisasi, kerja jurnalistik dituntut semakin akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, Polri juga berkepentingan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa menghambat kebebasan pers yang dijamin undang-undang.
Dalam forum tersebut, para peserta sepakat bahwa kemerdekaan pers bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab etik dan hukum. Profesionalisme wartawan dan aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya gesekan yang berpotensi merugikan publik.
Deklarasi bersama yang ditandatangani menegaskan komitmen membangun komunikasi yang efektif dan berkelanjutan, memperkuat pemahaman terhadap kode etik jurnalistik, serta mendukung penegakan hukum secara adil dan transparan. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dengan menempatkan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia sebagai fondasi utama.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta sebagai penanda babak baru hubungan Polri dan insan pers di Papua Barat Daya. Diharapkan, harmonisasi yang terbangun tidak hanya memperkuat stabilitas daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan media sebagai pilar demokrasi.
