Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional yang digelar di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat (16/01/2026).
Sejumlah kepala daerah, pimpinan OPD, mahasiswa, hingga pelaku UMKM menyampaikan keluhan karena kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pembangunan daerah serta keberlangsungan usaha kecil yang bersumber dari APBD dan APBN.
Dalam forum seminar tersebut, beberapa bupati di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya menyampaikan kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengungkapkan bahwa terjadi penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“APBD Papua Barat Daya tahun 2025 sebesar Rp1,69 triliun, namun pada tahun 2026 turun menjadi Rp1,08 triliun,” ungkap Elisa Kambu di hadapan Hashim Sujono Djojohadikusumo.
Dampak efisiensi juga dirasakan kuat pada sektor infrastruktur. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat Daya, Yakobus Tandung Pabimbin, ST., M.Si, menjelaskan bahwa anggaran pembangunan mengalami pemangkasan drastis.
“Pada tahun 2025 anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp600 miliar, tetapi akibat efisiensi turun hampir 90 persen menjadi sekitar Rp50 miliar. Akibatnya, banyak pembangunan jalan yang tidak bisa diselesaikan,” jelasnya.
Seminar tersebut turut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Sujono Djojohadikusumo, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Dalam sambutannya, Hashim menyinggung besarnya dana Otonomi Khusus yang telah dikucurkan pemerintah ke Papua selama dua dekade terakhir.
“Selama 20 tahun Otsus berjalan, pemerintah sudah mengucurkan sekitar Rp200 triliun ke Papua. Tetapi sampai hari ini masih banyak masyarakat Papua yang hidup miskin. Ini harus ditelusuri karena dana tersebut disalurkan melalui pimpinan-pimpinan di wilayah Papua,” ujar Hashim.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Gubernur Elisa Kambu yang saat itu berdiri di samping Hashim menjelang penyerahan piagam penghargaan. Elisa menegaskan agar tidak semua pimpinan daerah digeneralisasi.
“Jangan menggeneralisir semua pimpinan daerah. Kami setiap tahun diperiksa oleh BPK,” tegas Elisa.
Ia kemudian menambahkan pengalamannya saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah dan Bupati Asmat selama dua periode.
“Saya pernah menjabat Sekda dan Bupati Asmat dua periode. Setiap tahun kami diperiksa oleh BPK. Jadi kalau ada temuan, mekanismenya jelas. Jangan langsung mengeneralisir semua pimpinan daerah, kalau ada temuan salahkan BPK” ujarnya.
Suasana sempat hening setelah pernyataan tersebut. Hashim terlihat terdiam sejenak sebelum akhirnya menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang muncul dalam seminar akan diteruskan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Saya akan membawa semua aspirasi ini kepada Presiden Prabowo Subianto,” kata Hashim menutup pembicaraannya.
Elisa pun sempat mengatakan bahwa “persoalan 3 pulau ini harus di kembalikan ke Papua dengan waktu yang sesingkat – singkatnya, kalau tidak kita urus daerah masing-masing,” tutup Elisa Kambu.
