RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Provinsi Papua Barat Daya kali ini di tunjuk sebagai tuan rumah pada ajang pertukaran pengetahuan tingkat global yang diikuti oleh tujuh delegasi negara sahabat.
Sebelumnya, agenda ini telah berlangsung di Hotel Ashton Kota Sorong, kemudian tujuh delegasi negera tersebut di ajak berkunjung ke Raja Ampat guna melihat dan mengamati manajemen dan pengelolaan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD – UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat, Rabu 11 Februari 2026.
Pertemuan itu membahas berbagai skema dan program hingga langkah-langkah pelaksanaan regulasi yang dilakukan oleh manajemen pengelolaan BLUD UPTD KKP Raja Ampat.
Pertemuan ini diinisiasi oleh Yayasan Konservasi Indonesia (KI) dan ketujuh delegasi negara yakni Madagaskar, Mauritius, Mozambik, Komoro, Tanzania, Kenya dan Sri Lanka.
Para delegasi merasa senang karena mendapatkan berbagai pemahaman serta informasi yang mereka butuhkan terkait pengelolaan kawasan perairan dan bukan hanya menjaga ekosistem laut, tapi juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Menteri Muda Industri Pertanian, Ketahanan Pangan, Ekonomi Biru, dan Perikanan Republik Mauritius, Gilles Fabrice David, merasa terhormat telah mengikuti pertemuan itu.
Ia menjelaskan, Republik Mauritius merupakan negara kepulauan seperti Indonesia, memiliki tantangan, visi, serta ambisi yang sama dalam memanfaatkan kekayaan ekosistem laut.
Menteri Muda Republik Maurits itu menyatakan bahwa dirinya telah mendapat edukasi yang cukup banyak dari kunjungan yang diinisiasi kan oleh KI terkait proyek bentang laut yang luas (large seascapes).
Menurut Gilles, ini merupakan kesempatan untuk berterima kasih dan memberi apresiasi kepada rakyat mau pun Pemerintah Indonesia lebih khusus para perwakilan dan pimpinan atas sambutan hangatnya serta pertukaran ilmu yang berkualitas tinggi selama mengunjungi otoritas kawasan konservasi perairan di Raja Ampat.
“Saya harus katakan bahwa saya cukup terkesan dengan adanya otoritas khusus yang mengelola kawasan konservasi perairan (KKP). Jelas ini adalah model yang akan saya coba bawa pulang ke negara saya—untuk memiliki badan, otoritas, tim, dan ahli khusus guna mengelola KKP dengan semestinya,” ujar Gilles Fabrice David.
Kata dia, pengelola KKP bukan sebuah metode belaka tetapi merupakan kebutuhan untuk melindungi kekayaan laut serta melestarikan keanekaragaman hayati dan juga berfungsi melindungi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada potensi kelautan.
Tak hanya itu, Gilles mengaku terpukau dengan metode praktis nan sederhana yang diterapkan oleh BLUD UPT KKP Raja Ampat yakni perangkat tambat (mooring) hal ini menurutnya sangat kreatif serta ramah lingkungan.
“ya itu sesuatu yang sederhana namun memiliki dampak yang sangat kuat dalam melindungi terumbu karang dari ancaman kapal-kapal pesiar dan ini tentu saya pasti terapkan di Mauritius karena kami menghadapi tantangan yang sama dalam melindungi laut kami,” lanjut Gilles Fabrice David Menteri Muda Republik Maurits.
Pada momen yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Madagaskar, Manesimana Michael Fanomezantsoa, juga mengatakan kepada awak media, Ia mengaku senang bisa saling berbagi informasi seputaran pengelolaan kawasan konservasi laut yang telah diterapkan BLUD UPTD KKP Raja Ampat jauh sebelumnya.
Manesimana menyampaikan bawah, banyak hal yang bisa diimplementasikan di Madagaskar setelah kunjungan ini. Khususnya, terkait pemanfaatan ekosistem hutan mangroves karena Raja Ampat dan Madagaskar di kenal memiliki kesamaan hutan mangroves.