Melanesiatimes.com, Kota Sorong Papua Barat Daya — Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Papua Barat Daya menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Tahun 2026 di Ayla City Hotel, Kota Sorong, pada Selasa (20/01/2026).
Hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Papua Barat Daya, OPD di linkup Papua Barat Daya, Forkopimda, Ketua BMI, Ketua Lasqi, Ketua BKPRI, BKMT, Provinsi Papua Barat Daya, tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan tokoh perempuan yang di wakili oleh Ibu-ibu Pengajian.
Kegiatan ini diikuti sekitar 120 peserta yang terdiri dari pengurus wilayah dan perwakilan organisasi daerah (Orda) dari Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Tambrauw, sekaligus pembentukan Orda Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
Ketua Panitia Rakerwil, Mustahid, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan amanat organisasi untuk merumuskan arah dan program strategis ICMI ke depan. Menurutnya, Rakerwil tidak hanya berfokus pada penyusunan program kerja, tetapi juga memperkuat konsolidasi organisasi.
“Rakerwil ini merupakan amanat organisasi untuk merumuskan program strategis yang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan global dan lokal di tahun 2026,” katanya.
Ia menegaskan tujuan kegiatan ini adalah menyusun program kerja satu periode ke depan, mempererat silaturahmi antara daerah dan wilayah, serta mendorong pembentukan Orda baru di kabupaten dan kota yang belum terbentuk.
Rakerwil ICMI Orwil PBD 2026: Perkuat Sinergi Cendekiawan Muslim untuk Pembangunan Berkelanjutan
“Kegiatan ini bertujuan menyusun dan membahas program kerja, serta mendorong pembentukan orda baru di kota dan Kabupaten sorong,’ tandasnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua ICMI Orwil Papua Barat Daya, Rahman, S.STTP., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakerwil menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan merumuskan langkah strategis dalam mendukung pembangunan Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru.
“Tema yang kita usung hari ini adalah Sinergitas Cendekiawan Muslim Papua Barat Daya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tema ini menegaskan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara terencana, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang,” kata Rahman di hadapan Gubernur Papua Barat Daya, pimpinan OPD, unsur Forkopimda, para rektor, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, serta tamu undangan lainnya.
Rahman menjelaskan, keanggotaan ICMI Papua Barat Daya terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, profesional, politisi, hingga praktisi ekonomi dan perbankan. Komposisi tersebut, menurutnya, menjadi modal besar untuk mengawal pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberpihakan kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
“Pembangunan berkelanjutan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi memastikan keberpihakan kepada masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan hidup, serta harmonisasi nilai keislaman, kebangsaan, dan kearifan lokal,” tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmen ICMI sebagai mitra strategis pemerintah daerah. “ICMI siap mendukung kebijakan Gubernur Papua Barat Daya yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami siap memberikan masukan berbasis kajian akademik dan data, serta mengawal implementasi kebijakan publik agar berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” ujarnya.
Rahman berharap, melalui Rakerwil pertama ini akan lahir program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “ICMI Papua Barat Daya ingin hadir sebagai rumah besar cendekiawan muslim yang aktif berkontribusi dalam penguatan SDM, pemberdayaan umat, pengembangan ekonomi daerah, serta penguatan nilai persatuan dan kebangsaan di Tanah Papua,” imbuhnya.
Rapat Kerja Wilayah ICMI Papua Barat Daya tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos. Pembukaan ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama sebagai simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan Rakerwil.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengapresiasi pelaksanaan Rakerwil ICMI dan berharap forum tersebut melahirkan gagasan konstruktif untuk pembangunan daerah.
“Saya bangga dan bersyukur karena organisasi ini sudah ada di Papua Barat Daya. Saya berharap kehadiran ICMI menjadi kemaslahatan di tempat kita berada. Apa yang lahir dari forum ini adalah keputusan bersama untuk memikirkan upaya membangun negeri ini,” ujar Elisa Kambu.
Ia menegaskan bahwa hasil-hasil Rakerwil dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis. “Silakan didiskusikan dan dilahirkan di tempat ini. Pemerintah akan menjadikannya referensi dalam kebijakan-kebijakan strategis untuk percepatan pembangunan di wilayah ini,” katanya.
Gubernur juga menekankan pentingnya musyawarah dalam forum tersebut. “Forum ini bukan untuk mencari siapa yang menang atau siapa yang hebat, tetapi forum kita bersama. Kita mengutamakan musyawarah untuk mufakat,” tegasnya.
Elisa Kambu memastikan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendukung seluruh organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. “Pemerintah provinsi berkewajiban mendukung semua organisasi di Papua Barat Daya sesuai dengan kemampuan fiskal yang kita miliki,” pungkasnya.
