Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pengusaha muda sekaligus kontraktor muda Papua Barat Daya, Marcho Kadakolo, menyampaikan harapannya kepada pemerintah daerah di Tanah Papua agar memberikan perhatian lebih besar kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan. Rabu (04/03/2026).
Ia secara khusus meminta kepada Gubernur Papua Barat Daya, serta para bupati dan wali kota se-Tanah Papua, terutama di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat, untuk memprioritaskan pengusaha asli Papua dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.
Menurut Marcho, kebijakan afirmasi terhadap OAP merupakan langkah penting sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat asli Papua. Dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas kepada kontraktor dan pelaku usaha lokal, pemerintah dinilai turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia Papua sekaligus meningkatkan daya saing usaha di daerah.
Ia menilai, keterlibatan aktif pengusaha lokal juga akan berdampak pada perputaran ekonomi yang lebih sehat karena manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat setempat. “Dengan memberdayakan pengusaha asli Papua, maka perputaran ekonomi akan tetap berada di daerah dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Marcho menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua harus menempatkan putra-putri asli daerah sebagai pelaku utama, bukan sekadar menjadi penonton di negeri sendiri. Ia berharap adanya komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk membuka akses yang adil dan transparan bagi pengusaha OAP.
“Sudah saatnya pemerintah daerah memberikan kepercayaan penuh kepada pengusaha Orang Asli Papua untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong adanya pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas bagi pengusaha muda Papua agar mampu bersaing secara profesional dan akuntabel dalam setiap proses pembangunan.
Harapan tersebut diungkapkan sebagai bagian dari dorongan bersama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat asli daerah.
