Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong, Yoel Oktofianus Gifelem, ST., mewakili Wali Kota Sorong dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Papua Barat Daya pada Kamis, (26/11/2025).
Pelaksanaan monitoring tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Yakob Kareth. Turut hadir pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta para Sekda dan Kepala BPKAD dari seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan percepatan realisasi APBD 2025 berjalan sesuai target. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah agar pengelolaan anggaran dapat lebih efektif.
Dalam forum tersebut, masing-masing daerah diberikan ruang untuk menyampaikan capaian, hambatan, serta strategi percepatan realisasi anggaran. Upaya ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan daerah.
Perwakilan Kota Sorong, Yoel Gifelem, menyampaikan komitmen pemerintah kota dalam mengoptimalkan realisasi APBD secara tepat waktu dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa koordinasi dengan pihak provinsi akan terus diperkuat demi kelancaran pelaksanaan program daerah.
Selain itu, pemerintah provinsi juga memberikan asistensi teknis terkait penguatan pengelolaan keuangan daerah. Fokus utama adalah perbaikan perencanaan, peningkatan kualitas laporan, serta percepatan proses administrasi sesuai regulasi.
Peserta dari berbagai kabupaten dan kota turut memberikan masukan terkait kendala yang dihadapi di lapangan, seperti proses verifikasi kegiatan, penyesuaian regulasi, dan kesiapan dokumen pendukung. Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk mencari solusi bersama.
Pj. Sekda Papua Barat Daya menegaskan bahwa “percepatan realisasi APBD bukan hanya soal penyerapan anggaran, melainkan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Yakob
Pemerintah provinsi akan terus melakukan pemantauan berkelanjutan. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi ini ditutup dengan penegasan komitmen bersama seluruh pemerintah daerah di Papua Barat Daya untuk meningkatkan disiplin anggaran.
“Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola keuangan dan mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah,” tutupnya.
