Melanesiatimes.com, Waisai Raja Ampat – Latihan Kader (LK) III Badko PB-PBD kembali menjadi ruang strategis bagi kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memperdalam kesadaran geopolitik nasional, terutama terkait wilayah Pasifik dan posisi penting Raja Ampat. Kegiatan ini diikuti oleh para kader dari berbagai daerah, termasuk Zahra Rabrusun yang turut memberikan pandangannya mengenai isu maritim dan dinamika Asia-Pasifik.
Raja Ampat merupakan wilayah kepulauan dengan daya tarik internasional yang terkenal karena keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kawasan ini memiliki 75 persen jenis karang dunia, menjadikannya salah satu pusat biodiversitas terbesar di planet ini.
Selain kekayaan lautnya, Raja Ampat juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi mineral seperti nikel yang sangat penting bagi industri energi global. Potensi ini menempatkan Raja Ampat sebagai kawasan strategis dalam peta ekonomi nasional maupun internasional.
Sebagai wilayah maritim yang berada di jantung Samudra Pasifik, Raja Ampat diprediksi akan menjadi arena kepentingan global antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Rivalitas kedua kekuatan tersebut dapat berdampak langsung pada stabilitas kawasan.
Zahra menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus memperkuat kebijakan kemaritiman untuk melindungi kedaulatan dan kelestarian sumber daya alam di Raja Ampat. Strategi diplomasi maritim menjadi penting agar kepentingan nasional tidak tergerus oleh tekanan eksternal.
Indonesia harus memperkuat basis diplomasi di kawasan Pasifik mengingat meningkatnya kompetisi global yang melibatkan negara-negara Asia-Pasifik. Kerja sama strategis dengan negara-negara kecil di Pasifik juga dapat memperkuat posisi Indonesia.
Selain aspek geopolitik, pengelolaan ekowisata menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Raja Ampat sebagai destinasi wisata premium perlu dikelola secara berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat.
Masyarakat adat memiliki hak ulayat dan telah menjaga serta merawat wilayah Raja Ampat jauh sebelum kawasan ini dikenal luas oleh dunia internasional. Karena itu, pelibatan mereka merupakan keharusan dalam setiap kebijakan pembangunan.
Pemerintah juga perlu mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat identitas Raja Ampat dan meredam narasi-narasi negatif yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial maupun politik di Papua dan kawasan sekitarnya.
Partisipasi pemuda menjadi komponen penting dalam proses ini. Mahasiswa, khususnya kader HMI, memiliki peran sebagai agen perubahan dan agen kontrol sosial yang dapat mengawasi arah kebijakan pemerintah.
Zahra menilai bahwa kader HMI harus mampu membangkitkan kesadaran geopolitik melalui analisis kritis mengenai dinamika global, terutama di wilayah Indo-Pasifik. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan generasi pemimpin yang memahami tantangan strategis Indonesia.
Pembangunan kesadaran geopolitik di lingkungan HMI bukan hanya sekadar kajian akademik, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi ancaman infiltrasi asing dan eksploitasi sumber daya yang merugikan rakyat.
Menurutnya, HMI memiliki potensi besar untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, yang mampu menjaga kepentingan maritim, energi, dan lingkungan Indonesia. Nilai keislaman seperti keadilan dan kemanusiaan dapat menjadi pijakan moral dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Zahra juga menyoroti pentingnya peran HMI sebagai pressure group yang mengawal isu strategis seperti Papua, ekonomi biru, dan keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks ini, HMI dapat mendorong kebijakan yang tidak hanya pro-ekonomi, tetapi juga berkeadilan.
Ia meyakini bahwa kader HMI mampu bertindak sebagai policy entrepreneur, yaitu aktor yang menyusun naskah akademik, policy brief, dan rekomendasi kebijakan terkait isu-isu nasional. Dokumen tersebut dapat menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan publik.
Forum kajian di setiap cabang HMI diharapkan menjadi ruang diskusi untuk memperkuat wawasan geopolitik kader, sekaligus membangun jejaring nasional hingga internasional yang mendukung posisi Indonesia di kancah global.
Selain itu, pemanfaatan data geospasial, riset, dan teknologi pertahanan perlu menjadi kompetensi wajib bagi kader yang fokus pada isu strategis, sehingga HMI dapat memberikan kontribusi nyata bagi keamanan nasional.
Zahra menilai bahwa diplomasi Indonesia harus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, parlemen, akademisi, dan organisasi kepemudaan. Hal ini penting untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani.
HMI harus membangun kampanye publik yang mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya wilayah Pasifik bagi masa depan Indonesia. Narasi publik yang kuat akan memperkokoh dukungan terhadap kebijakan maritim nasional.
Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa inisiatif penguatan kesadaran geopolitik di HMI akan menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan teguh dalam menjaga kedaulatan wilayah. Diplomasi Indonesia harus proaktif, bukan hanya reaktif, dalam menghadapi tantangan global.
Ini adalah momentum bagi HMI untuk berperan lebih besar dalam menentukan arah Indonesia ke depan, terutama dalam menjaga sumber daya alam dan memperkuat ketahanan nasional.
Dengan semangat keislaman, intelektualitas, dan perjuangan kader, HMI diyakini mampu menjadi katalis perubahan yang memajukan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan utama di kawasan Indo-Pasifik.
