RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang telah berlangsung berbulan-bulan, kembali menjadi sorotan. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nuasrau menyebut belum tersedia anggaran penanganan karhutla saat pembukaan Festival Pesona Raja Ampat 2026, meski pemerintah provinsi disebut sedang mencari alternatif penanganan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai langkah konkret pemerintah provinsi, terutama ketika masa penanganan darurat telah diperpanjang berulang kali. Apakah mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) sudah dikaji, dan apa kendala yang membuat dukungan anggaran belum tersedia?
Persoalan ini semakin mendesak karena Raja Ampat bukan hanya menjadi wilayah penghasil asap akibat kebakaran lokal, tetapi juga disebut menerima asap kiriman dari Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, dan Maluku Utara. Dampaknya berpotensi memperluas ancaman terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Berdasarkan data BPBD Raja Ampat per 7 Oktober 2026, tercatat 143 titik api dengan luas lahan terdampak 1.254,26 hektare. Sebanyak 1.195,2 hektare dilaporkan telah padam, sementara sekitar 59 hektare masih belum padam.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Secara hukum, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 68 dan 69, mengatur penggunaan BTT untuk kebutuhan mendesak sesuai ketentuan. Sementara itu, UU Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana.
Ketersediaan BTT memang tidak otomatis menjamin anggaran dapat langsung dicairkan. Namun, pemerintah provinsi perlu menjelaskan secara terbuka apakah skema tersebut telah dikaji, bagaimana kondisi anggarannya, serta apa hambatan yang dihadapi.
Di tengah karhutla yang berkepanjangan dan ancaman asap lintas wilayah, publik membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan sedang mencari alternatif. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu menjelaskan langkah nyata, skema pendanaan, dan bentuk dukungan yang akan diberikan untuk mempercepat penanganan karhutla di Raja Ampat.
