RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu wajah utama pariwisata Papua Barat Daya. Namun, di tengah posisi strategis tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengakui pemerintah provinsi tidak membantu pembiayaan Festival Pesona Raja Ampat 2026, agenda tahunan yang turut mempromosikan destinasi unggulan daerah.
Yusdi menjelaskan, pembiayaan festival bersumber dari pemerintah pusat, sedangkan beban pengeluaran terbesar ditanggung Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Ia juga mengakui Pemprov Papua Barat Daya tidak memberikan bantuan pembiayaan untuk penyelenggaraan tahun ini.
“Festival Pesona Raja Ampat merupakan agenda tahunan. Pembiayaannya bersumber dari pemerintah pusat, sementara pengeluaran paling besar ditanggung pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Untuk tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak membantu pembiayaan kegiatan tersebut,” ujar Yusdi Lamatenggo.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: jika Raja Ampat menjadi salah satu etalase pariwisata provinsi, mengapa pemerintah provinsi tidak ikut menopang pembiayaan agenda promosinya?
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Besarnya peran pariwisata Raja Ampat juga tercermin dalam dokumen perencanaan nasional. Lampiran RPJMN 2025–2029 mencantumkan indikator pariwisata Raja Ampat, antara lain pendapatan dari wisatawan nusantara, tenaga kerja pariwisata, dan devisa pariwisata. Data itu menunjukkan sektor ini memiliki nilai ekonomi dan dampak terhadap lapangan kerja yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan. Angka tersebut dengan sendirinya membuktikan bahwa Raja Ampat merupakan penyumbang bagi perekonomian provinsi.
Festival Pesona Raja Ampat bukan sekadar seremoni. Kegiatan ini menjadi ruang promosi destinasi, produk UMKM, dan peluang ekonomi masyarakat. Ketika kabupaten menanggung porsi pembiayaan terbesar, pemerintah provinsi perlu menjelaskan bentuk dukungan lain yang diberikan, termasuk promosi, fasilitasi investasi, dan pengembangan industri pariwisata berkelanjutan.
Publik berhak meminta transparansi: apakah tidak adanya bantuan pembiayaan merupakan keputusan kebijakan, keterbatasan anggaran, atau pembagian kewenangan? Pemprov Papua Barat Daya perlu menjawabnya secara terbuka agar dukungan terhadap pariwisata Raja Ampat tidak berhenti pada pengakuan atas nama besarnya, tetapi diwujudkan dalam kontribusi yang terukur.
