Melanesiatimes.com, Sorong Selatan – Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua. Berbagai program strategis digulirkan untuk mempercepat pembangunan, baik di bidang infrastruktur maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat. Senin (23/02/2026)
Namun, upaya tersebut dinilai kerap terganggu oleh keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang terus melakukan aksi kekerasan di sejumlah wilayah Papua. Aksi tersebut dinilai menghambat misi negara dalam membangun Papua secara menyeluruh.
Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Sorong Selatan, Nikodemus Konjol, menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan Papua tidak perlu diragukan lagi.
“Komitmen pemerintah pusat sangat jelas dalam membangun Indonesia secara luas, termasuk Tanah Papua. Salah satunya dengan mendorong percepatan pembangunan dari bidang infrastruktur hingga sumber daya manusia,” kata Nikodemus kepada wartawan, Senin (23/2/2026).
Ia menyebut kehadiran KKB justru bertolak belakang dengan misi besar pemerintah Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua.
Menurutnya, aksi kekerasan yang dilakukan KKB telah menimbulkan banyak korban, khususnya dari kalangan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik.
“Hampir setiap hari korban terus berjatuhan akibat ulah KKB. Sangat disayangkan, korban yang berjatuhan itu merupakan masyarakat biasa atau warga sipil,” tegasnya.
Nikodemus menegaskan bahwa masyarakat Papua sejatinya membutuhkan rasa aman, kehidupan yang damai, serta akses pendidikan dan kesehatan yang layak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Keberadaan KKB menjadi ancaman dan momok menakutkan bagi masyarakat Papua. Bertahun-tahun kelompok ini melakukan tindakan kriminal yang mengakibatkan korban jiwa,” bebernya.
Ia pun mendesak agar negara hadir secara nyata untuk melindungi masyarakat Papua, terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah rawan konflik.
“Kami mohon negara hadir dan menegakkan hukum untuk melindungi warga Papua, secara khusus di daerah-daerah konflik di Tanah Papua,” ujarnya.
Selain itu, Nikodemus juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi kekerasan bersenjata yang menyasar warga sipil, fasilitas umum, serta infrastruktur sosial.
“Kekerasan semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun karena menimbulkan korban jiwa, trauma, serta ketakutan di tengah masyarakat,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa BMP Sorong Selatan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang tegas dan profesional, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan bersama-sama mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua.
