RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – BLUD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat menyambut baik kunjungan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Papua Barat, Prof. Origenes Ijie dan Kepala BLUD UPTD KKP Kaimana, Eli Auwe beserta staf. Selasa, (7/4/26) di Kantor BLUD Raja Ampat.
Kepala BLUD KKP Raja Ampat, Hasan Makassar menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Dinas Perikanan Papua Barat, Prof. Origenes Ijie dan Kepala BLUD KKP Kaimana, Eli Auwe untuk sama-sama belajar bersama dengan BLUD KKP Raja Ampat terkait penyusun Rancangan Bisnis Anggaran (RAB) yang di inisiasi oleh BLUD UPTD Kaimana Papua Barat.
Hasan Makasar menjelaskan bahwa BLUD Raja Ampat secara suport system sudah memiliki beberapa instrumen yang cukup terutama tentang kawasan konservasi.
Sehingga kehadiran BLUD KKP Kaimana untuk sama-sama kita belajar serta melihat secara langsung dan bisa mengaplikasikan dalam RAB.
“Perjalanan panjang BLUD Raja Ampat dalam mengelola kawasan konservasi telah menginspirasi beberapa delegasi negara tetangga sehingga hal inilah yang menarik simpati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat serta BLUD KKPD Kaimana untuk sama-sama beredukasi. Tentu, ini merupakan kebanggaan tersendiri dan terima kasih banyak atas kehadiran Kedua Mitra,” ungkap Hasan Makassar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Prof. Origenes Ijie menyampaikan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PK-BLUD) pada unit-unit teknis di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat merupakan komitmen bersama untuk terus bertransformasi dari pola konvensional ke pola yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil kinerja.
“Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) bukanlah sekadar dokumen administratif tahunan, melainkan dokumen strategis yang merinci tujuan, strategi, dan proyeksi keuangan kita,” ungkap Origenes Ijie dalam sambutannya
Menurut Ijie, RBA menjadi panduan manajemen dalam mengelola sumber daya, baik dari APBD maupun pendapatan mandiri, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha perikanan.
Oleh karena itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat berpesan agar dalam penyusunan RBA Tahun 2026 Unit Pelaksanaan Teknis BLUD Daerah wajib menerapkan 4 faktor utama diantaranya ;
1.Berbasis Market-Oriented
2.Praktik Bisnis yang Sehat
3.Transparansi dan Akuntabel
4.Sinergi dengan Program Prioritas
“Unit BLUD seperti Pelabuhan Perikanan, Balai Benih, atau UPTD Pengelolaan Konservasi harus mampu memproyeksikan target pendapatan dan belanja secara logis. Praktik Bisnis yang Sehat: BLUD diberi fleksibilitas untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat,” tutupnya.
