Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 untuk wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya resmi digelar dengan mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Kegiatan ini berlangsung di Vega Prime Hotel Kota Sorong pada Rabu (04/03/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Tanah Papua.
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat, Santi Mukti Mardika, menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan menyamakan persepsi antara pihaknya dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga para pemimpin daerah.
“Kami dari BPMP Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan konsolidasi daerah ini untuk menyamakan persepsi antara UPT kami di daerah Papua Barat bersama para stakeholder, di antaranya para pimpinan daerah, gubernur, senator, serta dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa program prioritas pendidikan, termasuk yang bersumber dari kebijakan pusat, tidak dapat berjalan optimal tanpa kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah.
“Harapannya program-program prioritas ini tidak hanya kami yang bekerja sendiri, tetapi tetap berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh stakeholder. Kami berharap melalui kegiatan ini tercipta kolaborasi yang lebih baik sehingga Papua Barat dan Papua Barat Daya semakin maju pendidikannya di masa mendatang,” katanya.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah penguatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Santi menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala oleh operator satuan pendidikan hingga dinas pendidikan kabupaten/kota.
“Datanya harus diperbarui secara berkala mulai dari satuan pendidikan sampai operator di dinas pendidikan masing-masing, untuk memastikan setiap anak Papua memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa data yang akurat menjadi kunci untuk menekan angka anak tidak sekolah dan mendorong mereka kembali mengenyam pendidikan. “Dapodik ini bukan data asal-asalan, tapi benar-benar menggambarkan keadaan anak-anak kita. Dengan data yang baik, kita dan pemerintah daerah punya tanggung jawab yang sama memastikan setiap anak di Papua Barat dan Papua Barat Daya mendapatkan hak dan akses pendidikan yang layak,” jelasnya.
Dukungan terhadap konsolidasi ini juga disampaikan Ketua Komisi II DPR Papua Barat, Ahmad Kudus. Ia menyambut baik langkah yang dibangun BPMP sebagai upaya menyatukan visi penyelesaian persoalan pendidikan di Tanah Papua.
“Kami menyambut baik konsolidasi yang dibangun oleh BPMP Papua Barat. Pendidikan adalah hal yang sangat mendasar dan perlu ada kesetaraan serta kesepahaman antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sangat penting dibangun konsolidasi semacam ini,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai persoalan pendidikan harus diselesaikan secara bersama-sama melalui sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Ke depan kami berharap regulasi maupun penyelesaian masalah dapat dilakukan secara bersama-sama,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPR Papua Barat Daya, Samsudin Seknun, menilai kegiatan ini sebagai langkah awal yang baik dalam menyusun grand design pendidikan di dua provinsi tersebut.
“Kegiatan hari ini merupakan langkah awal yang baik dalam menyusun grand design pendidikan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Persoalan pendidikan ini sangat banyak dan harus kita selesaikan bersama-sama,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat melalui balai pendidikan dengan pemerintah daerah, terutama dalam konteks kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang terbagi antara kabupaten/kota dan provinsi.
“Penyelenggaraan pendidikan PAUD, SD hingga SMA menjadi kewenangan kabupaten/kota, sementara provinsi pada pendidikan vokasi. Ini berpotensi menimbulkan stagnasi kebijakan jika tidak dikelola dengan baik,” jelasnya.
Samsudin juga menyoroti pentingnya afirmasi kebijakan di Papua Barat, termasuk program intervensi seperti Papua Barat Cerdas untuk membantu mengatasi persoalan pendidikan di kabupaten/kota. Ia turut menyinggung rencana konsep pendidikan terintegrasi seperti Sekolah Garuda yang digagas pemerintah pusat.
“Papua Barat siap, tetapi konsep ini harus kita diskusikan bersama. Karakteristik budaya masyarakat Papua, khususnya di pedalaman, berbeda dengan daerah lain. Jarak antar kampung yang jauh dan pandangan budaya tertentu seringkali memengaruhi angka putus sekolah,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus berkomunikasi dengan dinas pendidikan dan kementerian terkait untuk merumuskan konsep yang ideal dan kontekstual bagi Papua. “Kami akan berkolaborasi dan menawarkan konsep yang bisa menjawab persoalan pendidikan di Papua Barat,” tegasnya.
Melalui konsolidasi ini, diharapkan terbangun kesepahaman lintas sektor guna memastikan setiap anak di Papua Barat dan Papua Barat Daya memperoleh hak yang sama atas pendidikan bermutu, tanpa terkecuali.
