Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Aktivis pemerhati pekerja di Papua Barat Daya, Denisius Faruan, mengungkapkan adanya temuan ratusan tenaga kerja dari luar daerah yang bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Sorong Selatan. Selasa (24/02/2026).
Temuan tersebut, menurut Denisius, menimbulkan keprihatinan serius karena dinilai tidak sejalan dengan upaya pemberdayaan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), yang masih banyak belum mendapatkan pekerjaan.
Bung Denis yang juga dikenal aktif sebagai pegiat hukum dan HAM di GMNI Tanah Papua. Ia menilai perusahaan seharusnya menjadikan masyarakat lokal sebagai prioritas utama dalam proses perekrutan tenaga kerja.
“Masih banyak pengangguran di Papua Barat Daya, terutama dari kalangan OAP. Namun justru ratusan pekerja dari luar daerah yang masuk dan bekerja di perusahaan sawit tersebut,” ujar Denis kepada media Melanesiatimes.com.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap asas keadilan sosial dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial di wilayah operasionalnya.
Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di Papua Barat Daya memiliki kewajiban moral dan sosial untuk memberikan ruang kerja yang adil bagi masyarakat setempat. “Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi soal keberpihakan kepada masyarakat lokal,” katanya.
Denis juga menyoroti pentingnya prioritas bagi warga yang telah lama tinggal dan berkontribusi di daerah tersebut. “Masyarakat yang memiliki KTP Papua Barat Daya, yang hidup dan besar di sini, serta berkontribusi melalui pajak, seharusnya didahulukan,” tegasnya.
Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran di Papua Barat Daya yang hingga kini masih menjadi persoalan mendasar.
Lebih lanjut, Denis mendorong peran aktif pemerintah daerah dan lembaga representatif untuk menyikapi persoalan ini secara serius dan terbuka.
Ia secara khusus meminta perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, DPR Papua Barat Daya, serta MRP-PBD agar melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan tersebut.
“Ini menyangkut kebutuhan hidup masyarakat Papua Barat Daya. Pemerintah tidak boleh diam dan harus memastikan asas manfaat benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal, khususnya OAP,” ujarnya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Denis juga mengaitkan tingginya angka pengangguran dengan meningkatnya persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Kurangnya lapangan pekerjaan berdampak pada meningkatnya pencurian dan pembegalan. Anak-anak muda akhirnya menghabiskan waktu dan tenaga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa dampak buruk bagi masyarakat Papua Barat Daya,” pungkasnya.
