Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat Daya resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Rilych Panorama Hotel, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Sabtu (7/2/2026).
Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya, Rafael Kardinal, beserta jajaran pengurus baru yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan peran pengusaha muda lokal.
Usai pelantikan, Rafael Kardinal menyampaikan bahwa agenda terdekat yang akan dilaksanakan HIPMI Papua Barat Daya adalah Sidang Dewan Pleno (SDP) HIPMI. Hal ini dilakukan mengingat Papua Barat Daya merupakan salah satu provinsi terakhir yang menjalani pelantikan kepengurusan.
“Kalau setelah ini, jadwal paling dekat dari ini pasti Sidang Dewan Pleno HIPMI. Karena memang kita salah satu provinsi terakhir yang dilantik, jadi setelah ini kita akan konsolidasi dan melaksanakan SDP di Makassar,” ujar Rafael.
Ia menjelaskan bahwa konsolidasi tersebut menjadi langkah awal untuk memetakan kondisi dan potensi daerah secara menyeluruh, sebelum menentukan arah fokus dan program kerja organisasi ke depan.
“Kita lihat dulu data yang ada sekarang, kekurangannya di mana dan apa yang bisa diperjuangkan. Dari sana baru kita bisa menentukan HIPMI akan fokus di bidang apa,” jelasnya.
Menurut Rafael, perencanaan yang matang harus didasarkan pada data yang valid, khususnya yang bersumber dari pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat tepat sasaran.
“Kalau saya bicara tanpa melihat data, nanti saya dianggap terlalu percaya diri. Lebih baik kita lihat dulu data dari Pemda, baru dari sana kita bikin planning yang baik untuk semua,” katanya.
Terkait sinergi dengan berbagai pihak, Rafael menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama dalam menjalankan roda organisasi. Ia memastikan HIPMI Papua Barat Daya akan membuka ruang kerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya.
“Pasti kolaborasi. Tidak mungkin kita jalan sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa mayoritas anggota HIPMI Papua Barat Daya merupakan pengusaha lokal. Bahkan, sekitar 90 persen anggota berasal dari pelaku usaha asli daerah yang telah bergabung dalam organisasi tersebut.
“Hampir 90 persen itu pengusaha lokal. Memang yang kita kejar adalah bagaimana saya bisa membantu memberdayakan mereka,” ungkap Rafael.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keanggotaan HIPMI terbuka bagi pengusaha yang telah memiliki usaha maupun yang masih dalam tahap merintis. Namun, terdapat mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan organisasi.
“HIPMI ini organisasi profesi, pasti ada pengecekan usaha, NPWP, dan lain-lain. Yang sudah benar-benar pengusaha dan yang masih belajar pun akan kita bantu, hanya saja treatment-nya berbeda,” jelasnya.
Rafael menambahkan, sekitar 80 persen anggota HIPMI Papua Barat Daya telah memiliki usaha aktif, sementara sisanya tengah merencanakan atau memulai kegiatan usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Rafael juga menegaskan bahwa HIPMI Papua Barat Daya tidak akan berorientasi pada proyek-proyek pemerintah, melainkan lebih fokus pada penguatan investasi.
“Kalau organisasi sebesar HIPMI cuma datang untuk minta-minta proyek ke pemerintah daerah, menurut saya itu tidak perlu. Malah akan menyusahkan pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menilai, di tengah kondisi efisiensi anggaran pemerintah, peran HIPMI seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi dengan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Menurut saya ada cara yang lebih efektif untuk memajukan daerah, salah satunya lewat investasi,” tambahnya.
Rafael menyampaikan harapan agar HIPMI Papua Barat Daya dapat menjadi mitra strategis bagi masyarakat dan pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah.
“Harapan saya ke depan, kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, dan seluruh stakeholder. Seperti yang saya sampaikan dalam pidato, perjuangan kita adalah memanfaatkan apa yang kita punya di Papua Barat Daya supaya investor bisa masuk,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah menjadikan Papua Barat Daya sebagai daerah yang menarik dan kompetitif bagi para investor.
“Yang pertama, kita harus bikin Papua Barat Daya ini menarik untuk investasi,” tutup Rafael.
