Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama sejumlah pemangku kepentingan memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan ketersediaan tetap aman bagi masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi distribusi BBM yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta Pertamina. Kegiatan ini berlangsung di Rilych Panorama Hotel pada Rabu (1/4/2026).
Kepala Bidang SDM Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat Daya, Yance Susim, mengatakan bahwa pengawasan distribusi BBM merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun, meskipun dengan keterbatasan anggaran.
“Kegiatan ini sudah hampir setiap tahun kami lakukan. Sekalipun nilainya kecil, tapi sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari distribusi BBM oleh Pertamina hingga ke tingkat transportir dan SPBU, untuk memastikan penyaluran sesuai prosedur dan tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan ini juga didasarkan pada perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan BPH Migas sejak tahun 2005. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memastikan distribusi berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Terkait ketersediaan, Yance menegaskan bahwa stok BBM di Papua Barat Daya masih dalam kondisi aman, bahkan mencukupi hingga sembilan hari ke depan.
“Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina. Stok saat ini masih tersedia sekitar sembilan hari, jadi masyarakat tidak perlu panik,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah temuan di lapangan, seperti keterlambatan distribusi hingga pengurangan kuota di beberapa wilayah. Bahkan, terdapat indikasi pelanggaran seperti penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.
“Kalau pelanggaran tentu ada, tapi masih skala kecil. Untuk penindakan lebih lanjut itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Ia juga mendorong pembentukan tim pengawas atau satuan tugas (Satgas) lintas instansi untuk memperkuat pengawasan serta menekan praktik penyalahgunaan BBM di lapangan.
Sementara itu, Wakil Ketua Hiswana Migas Provinsi Papua Barat Daya, Maximus Air, menegaskan bahwa pihaknya bersama Pertamina terus melakukan pengawasan bersama guna meminimalisir pelanggaran.
“Memang tidak bisa kita hilangkan sepenuhnya, tapi setidaknya bisa kita kurangi. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi di Sorong sudah jauh lebih baik,” katanya.
Ia menjelaskan, koordinasi dengan Pertamina terus dilakukan, termasuk dalam pengawasan kuota BBM subsidi yang disalurkan ke SPBU. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan rekomendasi sanksi kepada Pertamina maupun BPH Migas.
“Sanksi itu bertahap, mulai dari pembinaan, peringatan, hingga pencabutan izin oleh pemerintah daerah jika pelanggaran terus berulang,” ujarnya.
Maximus juga menekankan pentingnya pembentukan Satgas pengawasan yang melibatkan pemerintah dan aparat penegak hukum, guna memperkuat pengendalian distribusi BBM di lapangan.
Di waktu yang sama, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Papua Barat Daya, Yunus Muharrahman, memastikan bahwa kondisi distribusi BBM saat ini semakin kondusif dibandingkan awal tahun.
“Kalau dibandingkan Januari, antrean sekarang jauh berkurang dan lebih kondusif, meskipun masih ada oknum-oknum tertentu,” ungkapnya.
Ia menyebutkan bahwa Pertamina terus melakukan pengawasan secara rutin serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Hiswana Migas. Setiap laporan terkait penyalahgunaan langsung ditindaklanjuti, termasuk mencegah kendaraan yang melakukan pengisian berulang.
Selain itu, Pertamina juga telah memberikan sanksi kepada sejumlah SPBU di Kota Sorong.
“Sejak Januari hingga sekarang, kami sudah memberikan pembinaan berupa surat peringatan kepada tiga SPBU. Bahkan ada penghentian sementara penyaluran untuk produk tertentu sesuai pelanggaran,” jelasnya.
Menjelang momentum Idulfitri, Yunus memastikan bahwa stok BBM di wilayah Papua Barat Daya dalam kondisi aman dan distribusi berjalan sesuai rencana.
“Stok dari fuel terminal Sorong aman. Jadi masyarakat tidak perlu terpancing isu kenaikan BBM,” tegasnya.
Pemerintah, pelaku usaha, dan Pertamina berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, guna memastikan distribusi BBM berjalan adil, merata, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya.
