Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Pemantauan Hilal yang dilakukan BMKG, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, Dewan Masjid Indonesia dan Majalis Ulama Indonesia MUI Kota Sorong untuk penentuan 1 Ramadhan 1447 H. Pemantauan ini berlangsung di lantai atas Waigeo Hotel Kota Sorong pada Selasa (17/02/2026) Soreh.
Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Rofiul Amri, menjelaskan bahwa rukyatul hilal bukan sekadar kegiatan melihat bulan, tetapi merupakan penanda penting awal bulan Hijriah sekaligus bagian dari ikhtiar syar’i dan ilmiah.
“Rukyatul hilal bukan hanya melihat bulan, tetapi merupakan ikhtiar syar’i dan ilmiah yang diwariskan Rasulullah Muhammad SAW,” ujar Rofiul Amri.
Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal.”
Menurut Rofiul, apabila sudut pandang dan metode yang digunakan sama, maka penetapan awal Ramadan dan Idulfitri akan selalu seragam. Namun perbedaan metode, seperti hisab dan rukyat, menyebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan.
“Kalau sudut pandangnya sama, sampai tahun 2100 pun puasa dan lebaran pasti sama. Tapi karena sudut pandangnya berbeda, maka hasilnya juga berbeda,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, pemerintah tetap mengombinasikan pendekatan hisab dan rukyat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BMKG, untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita sudah tahu posisi hilal secara hisab, tapi tetap perlu rukyat untuk memastikan kenyataan di lapangan,” katanya.
Rofiul juga mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran dan akses lokasi menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan rukyatul hilal di beberapa daerah, termasuk di Manokwari. Oleh karena itu, pelaksanaan rukyatul hilal di Kota Sorong dan Fakfak dinilai lebih efektif.
“Alhamdulillah, di Kota Sorong dan Fakfak rukyatul hilal bisa dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Rofiul mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan dengan sikap dewasa dan saling menghormati.
“Perbedaan dalam metode penetapan awal Ramadan adalah keniscayaan, dan itu harus kita sikapi dengan bijaksana,” tutupnya.
Sementara itu Pemerintah Kota Sorong menegaskan pentingnya menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan secara dewasa dan penuh semangat persatuan. Hal itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, S.T., saat mewakili Pemerintah Kota Sorong dalam kegiatan Rukyatul Hilal.
Dalam sambutannya, Thamrin menegaskan bahwa pemerintah pada dasarnya tidak ingin terjebak dalam perdebatan perbedaan penetapan awal Ramadan. Namun demikian, ia mengakui bahwa perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dan harus disikapi secara bijak.
“Kami sebagai pemerintah sebenarnya tidak ingin masuk dalam perbedaan ini. Tetapi sejujurnya kami sepakat dengan apa yang disampaikan Ketua DMI tadi, kalau bisa disatukan kenapa harus berbeda,” ujar Thamrin.
Menurutnya, perbedaan dalam penetapan awal Ramadan tidak terlepas dari sudut pandang dan metode yang digunakan. Ia menilai perbedaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari keragaman pendekatan ilmiah dan pemahaman keagamaan yang ada di tengah masyarakat.
“Secara logika dan fenomena alam, sudut pandang kita memang berbeda-beda. Allah sendiri menciptakan perbedaan itu, dan perbedaan tersebut justru menjadi kekayaan bagi kita,” katanya.
Thamrin menekankan bahwa dalam syariat Islam, perbedaan tidak serta-merta dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya, perbedaan merupakan bagian dari rahmat dan dinamika umat Islam yang harus disikapi dengan sikap saling menghormati.
“Kalau dilihat dari syariat, perbedaan itu tidak berarti jelek. Allah menjamin perbedaan itu, dan justru di situlah kekayaan kita sebagai umat,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kemajuan teknologi yang saat ini digunakan dalam proses rukyatul hilal, termasuk penggunaan alat-alat canggih di daerah yang dinilainya tidak kalah dengan yang dimiliki di pusat.
“Teknologi kita hari ini sangat luar biasa. Bahkan tadi disampaikan bahwa alat di daerah ada yang lebih canggih dibandingkan di Jakarta,” ungkap Thamrin.
Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke turut memengaruhi perbedaan hasil pengamatan hilal. Oleh karena itu, perbedaan antara wilayah barat dan timur Indonesia merupakan hal yang wajar.
“Kerataan bumi dan sudut pandang pengamatan berbeda-beda. Ini harus kita sikapi secara positif,” katanya.
Dalam konteks pelaksanaan ibadah puasa, Thamrin menegaskan bahwa perbedaan waktu memulai puasa bukanlah persoalan utama. Ia justru menyoroti pentingnya komitmen menjalankan ibadah Ramadan itu sendiri.
“Yang bermasalah itu bukan puasa besok atau lusa. Yang bermasalah itu kalau tidak mau puasa,” ujarnya dengan tegas.
Atas nama pemerintah, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kekhidmatan dan ketenteraman dalam menjalankan ibadah Ramadan. Pemerintah, lanjutnya, mempercayakan urusan keagamaan kepada Kementerian Agama dan para pemangku kepentingan terkait.
“Ramadan tidak cukup hanya dengan puasa, tetapi juga menjaga kebersamaan, toleransi, dan keharmonisan umat beragama,” kata Thamrin.
Ia juga mengingatkan bahwa Papua Barat pernah mendapatkan predikat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerukunan umat beragama yang baik di Indonesia, meskipun memiliki keragaman sosial dan budaya yang tinggi.
“Kita patut bersyukur, Papua Barat mampu menjaga toleransi dan kebersamaan di tengah berbagai dinamika yang ada,” ujarnya.
