Melanesiatimes.com, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) menghadiri Rapat Pimpinan (RAPIM) yang digelar oleh Kodam XVIII/Kasuari di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis (26/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Papua Barat Daya diwakili oleh Kaban Kesbangpol, Drs. George Japsenang, M.Si, yang menyampaikan berbagai isu strategis daerah serta perkembangan pembangunan.
Dalam keterangannya, George Japsenang menegaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki posisi strategis sebagai gerbang Tanah Papua dengan potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata. Ia juga menekankan arah pembangunan daerah yang berfokus pada ekonomi biru.
“Papua Barat Daya memiliki potensi yang sangat besar sebagai gerbang Tanah Papua, terutama di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata yang terus kami dorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa visi pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya Papua Barat Daya yang maju dan berkelanjutan.
“Pembangunan daerah kami arahkan berbasis ekonomi biru dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
George juga memaparkan sejumlah isu strategis yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Adapun isu strategis yang menjadi perhatian antara lain masih rendahnya IPM, tingginya angka kemiskinan dan stunting, belum optimalnya investasi, keterbatasan infrastruktur, serta potensi gangguan keamanan di beberapa wilayah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan perkembangan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Barat Daya yang menunjukkan capaian positif, di antaranya pembangunan kawasan pusat pemerintahan yang telah mencapai lebih dari 90 persen.
“Pembangunan kawasan pusat pemerintahan seperti Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP saat ini sudah mencapai di atas 90 persen, ini menunjukkan progres yang cukup signifikan,” ungkap George.
Selain itu, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah rampung 100 persen, disertai pengembangan program perumahan, konektivitas wilayah, serta sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembangunan.
“Kami masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan tenaga kerja, distribusi material, permasalahan lahan, serta keterbatasan fiskal daerah yang masih bergantung pada dana pusat,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi keamanan di Papua Barat Daya yang masih memerlukan perhatian serius.
“Kondisi keamanan masih menjadi perhatian kami bersama, mengingat adanya beberapa insiden gangguan keamanan sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026,” tegasnya.
Melalui forum RAPIM ini, George berharap terjalin koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan aparat keamanan.
“Melalui RAPIM ini, kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan semakin diperkuat guna menjaga stabilitas dan mendorong percepatan pembangunan di Papua Barat Daya,” tutupnya.
