Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketegangan antara sejumlah elit politik Papua kembali menuai sorotan. Perseteruan terbuka yang melibatkan anggota DPD RI dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dinilai mencerminkan krisis kepemimpinan di tengah situasi kemanusiaan yang masih memprihatinkan di Tanah Papua.
Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya secara tegas mengkritik dinamika tersebut. Ketua Fopera Papua Barat Daya, Yanto Ijie, menilai konflik antar elit tidak hanya menguras energi, tetapi juga menunjukkan rendahnya kepekaan terhadap penderitaan masyarakat.
Menurut Yanto, para elit politik, baik dari DPD RI perwakilan Papua maupun MRP, dinilai gagal membaca kondisi riil di lapangan. Di tengah berbagai persoalan serius seperti konflik bersenjata, korban jiwa dari kalangan sipil maupun aparat, serta ribuan warga yang masih hidup dalam pengungsian, perdebatan yang terjadi justru dianggap tidak relevan.
“Di saat rakyat menjerit dan membutuhkan pertolongan nyata, para elit justru sibuk berdebat tanpa arah. Ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap nasib masyarakat,” tegas Yanto Ijie dalam keterangannya, Jumat (10/04/2026).
Ia juga menyoroti berbagai persoalan lain yang belum terselesaikan, mulai dari dugaan pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, hingga investasi yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat adat. Menurutnya, konflik antar elit hanya akan memperburuk keadaan dan memperpanjang penderitaan rakyat.
“Sudahlah, stop berkonflik. Tidak ada pemenang dalam situasi ini, yang ada hanya rakyat yang terus menjadi korban,” lanjutnya.
Yanto juga mendorong para tokoh, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk segera membangun komunikasi dan bekerja sama dalam mencari solusi atas berbagai persoalan mendesak. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain:
- Menuntaskan masalah pengungsian.
- Menghentikan segala bentuk kekerasan dan pembunuhan.
- Menangani investasi yang merusak lingkungan dan tidak berpihak pada masyarakat adat.
Ia mengingatkan agar para elit politik dapat berperan aktif mendukung pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
“Rakyat Papua membutuhkan solusi konkret dan pelayanan nyata, bukan konflik berkepanjangan yang justru menambah beban,” tandas Yanto Ijie.
