Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota DPRK Kota Sorong Daerah Pemilihan (Dapil) IV melaksanakan Kegiatan reses Tahap I Tahun 2026 di hari kedua. Reses ini berlangsung di Kantor Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, pada Rabu (25/02/2026).
Reses tersebut dihadiri oleh Ketua DPRK Kota Sorong bersama sejumlah anggota DPRK Dapil IV, unsur pemerintah kelurahan, aparat keamanan, serta masyarakat setempat yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi.
Reses tahunan ini merupakan agenda resmi seluruh anggota DPR, baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun pusat, sebagai sarana menjaring dan menampung aspirasi masyarakat secara langsung.
Dalam pertemuan tersebut, warga Kelurahan Malawei menyampaikan sejumlah persoalan krusial, mulai dari keamanan lingkungan, pengelolaan sampah, pelayanan BPJS, kondisi pemuda, hingga pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus).
Ketua DPRK Kota Sorong John Lewerissa dalam pemaparannya menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan dievaluasi secara menyeluruh.
“Kami akan melihat kembali hasil penjaringan aspirasi ini, karena pada Musrenbang 2025 masih banyak program yang belum terealisasi faktor efisiensi ” ujar Ketua DPRK Kota Sorong.
Ia menambahkan, dalam penyusunan Musrenbang Tahun 2026–2027, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap usulan-usulan lama yang belum terlaksana.
“Jika usulan itu sudah pernah dimasukkan pada tahun sebelumnya, maka perlu kami evaluasi kembali agar tidak terjadi pengulangan tanpa realisasi, karena keterbatasan anggaran sehingga banyak yang belum dilaksanakan,” katanya.
Anggota DPRK Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis, menyoroti persoalan pemuda yang dinilai semakin memprihatinkan.
“Kondisi pemuda hari ini sangat dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak pemuda tidak memiliki aktivitas positif,” ujar Mohammad Saman Bugis.
Menurutnya, situasi tersebut berdampak pada meningkatnya konflik dan perkelahian di berbagai wilayah.
“Oleh sebab itu, saya selalu memperjuangkan pemuda dengan mendorong pemerintah agar rutin menggelar event-event olahraga sebagai wadah penyaluran energi dan aspirasi pemuda,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRK lainnya, Syarif Nari, memberikan penjelasan terkait penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Penonaktifan BPJS PBI terjadi karena beberapa faktor, salah satunya dalam satu keluarga ada anggota yang sudah bekerja namun belum dipisahkan dari kartu keluarga,” jelas Syarif Nari.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut berdampak pada seluruh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga.
“Jika satu orang sudah bekerja dan tidak dipisahkan, maka secara sistem akan mempengaruhi status BPJS seluruh keluarga,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjauhi praktik perjudian.
“Hindari togel dan judi online, karena jika dalam satu keluarga terdeteksi bermain judi online, maka secara otomatis sistem akan membaca dan BPJS satu keluarga bisa dinonaktifkan,” tegasnya.
Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi sorotan serius dari anggota DPRK, Nuryadi dan Permadi.
“Kami masih menerima banyak keluhan warga terkait sampah yang belum tertangani dengan baik,” ujar Nuryadi.
Permadi menambahkan bahwa keterbatasan fasilitas menjadi salah satu kendala utama.
“Banyak lingkungan warga yang belum memiliki tempat sampah yang memadai,” katanya.
Menanggapi aspirasi masyarakat terkait kinerja Bhabinkamtibmas, apara keamanan yang sudah tidak aktif, John Lewarissa, langsung merespons secara tegas.
“Saya sudah menghubungi Kapolres untuk melaporkan kondisi ini,” ujar John Lewarissa di hadapan warga.
Ia menyampaikan kepada Kapolres Sorong Kota bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah Malawei tidak aktif lagi sehingga harus ada evaluasi karena dinilai tidak menjalankan fungsi kontrol hampir satu tahun.
“setelah saya hubungi Kapolres langsung memerintahkan Kapolsek Sorong Kota untuk datang melihat kami disini karena Bhabimkamtibmasnya tidak ada,” John.
Sementara itu, Ketua RT 01/RW 04 Kelurahan Malawei, Ruben Josa Majefat, menyampaikan bahwa persoalan sampah hingga kini masih menjadi keluhan utama warga.
“Masalah sampah sampai saat ini belum tertangani secara maksimal di lingkungan kami,” katanya.
Anggota DPRK lainnya, Lusiana Saputri, pernah menyoroti persoalan sampah dari sisi ekonomi keluarga.
“Jika sampah dikelola dengan baik, maka dapat memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga, dan semua itu dimulai dari pengelolaan sampah rumah tangga,” ujarnya.
Menutup kegiatan reses, Ketua DPRK Kota Sorong John Lewerissa kembali mengingatkan warga agar aktif menyampaikan persoalan secara administratif.
“Jika ada masalah dengan dinas terkait, RT atau warga diharapkan menyampaikan surat resmi ke DPRK agar kami bisa menggelar RDP dengan dinas terkait,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa mekanisme tersebut penting agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara langsung dan tepat sasaran.
Usai kegiatan reses, Pemerintah Kelurahan Malawei secara resmi menyerahkan dokumen hasil Musrenbang Tahun 2026–2027 kepada Ketua DPRK Kota Sorong sebagai bahan tindak lanjut pembahasan di tingkat legislatif.
