Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menerapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik mulai dari jenjang PAUD, TK, SMP hingga SMA sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kota Sorong.
Kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi kualitas udara yang dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang rentan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, menyampaikan hal itu saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (14/10/2026).
Menurut Ruddy, secara kasatmata kabut asap masih terlihat menyelimuti Kota Sorong. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran dan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah.
Ia mengatakan, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi kabut asap perlu diwaspadai karena berpotensi membahayakan kesehatan. Sementara itu, laporan Dinas Kesehatan juga menunjukkan adanya masyarakat yang mengalami ISPA.
“Pemerintah daerah tidak ingin anak-anak kita jatuh sakit akibat paparan kabut asap. Karena itu, pembelajaran jarak jauh diberlakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik,” ujar Ruddy.
Ia menjelaskan, anak-anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap dampak buruk pencemaran udara. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memilih menerapkan pembelajaran dari rumah hingga kondisi udara dinilai lebih aman untuk kegiatan belajar mengajar secara langsung.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Kebijakan PJJ tersebut akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan BMKG dan Dinas Kesehatan Kota Sorong.
“Pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan apabila kondisi udara sudah membaik dan berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait dinilai aman bagi anak-anak,” jelasnya.
Selain berdampak pada kegiatan belajar mengajar, kebijakan PJJ juga berpengaruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di Kota Sorong.
Ruddy mengatakan, pelaksanaan program MBG untuk sementara dihentikan selama peserta didik menjalani pembelajaran dari rumah. Keputusan tersebut diambil setelah adanya komitmen dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengikuti kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, penyaluran makanan bergizi kepada siswa selama kegiatan belajar berlangsung dari rumah dinilai kurang efektif apabila harus dilakukan dengan mengantarkan makanan ke masing-masing rumah peserta didik.
Karena itu, penghentian sementara program MBG dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan serta upaya melindungi kesehatan anak-anak di tengah kondisi kabut asap.
Pemerintah Kota Sorong berharap masyarakat, pihak sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung kebijakan tersebut. Keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi pertimbangan utama hingga kualitas udara di Kota Sorong kembali membaik dan aktivitas belajar tatap muka dapat dilaksanakan seperti biasa.
