RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM —Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Raja Ampat, Umar Wailissa, meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat segera memberlakukan sistem pembelajaran daring atau Belajar dari Rumah (BDR) bagi siswa-siswi menyusul kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti wilayah tersebut.
Desakan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan peserta didik di tengah kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. MD KAHMI menilai keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas, sehingga kegiatan belajar tatap muka perlu dievaluasi selama kualitas udara belum dinyatakan aman.
Permintaan tersebut juga merujuk pada langkah pemerintah daerah lain di Papua Barat Daya. Pemerintah Kota Sorong, misalnya, telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.3.3/1303/2026 yang memberlakukan pembelajaran dari rumah secara daring pada 8–10 Oktober 2026 akibat kabut asap. Kebijakan itu diambil untuk mencegah risiko gangguan kesehatan pada peserta didik.
Berdasarkan pembaruan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat per 7 Oktober 2026, tercatat 143 titik kejadian karhutla dalam rangkaian penanganan sejak akhir Juli hingga awal Oktober 2026. Luas wilayah terdampak mencapai 1.254,26 hektare.
Dari total luasan tersebut, sekitar 1.195,2 hektare telah berhasil dipadamkan. Namun, sekitar 59 hektare masih belum sepenuhnya padam dan membutuhkan penanganan lanjutan. Sejumlah lokasi yang masih menjadi perhatian antara lain Kampung Atkari-Solal, Kampung Samate, Hutan Warkesi, serta kawasan belakang RSUD Waisai.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dampak karhutla bukan hanya berkaitan dengan kebakaran lahan dan kerusakan lingkungan, tetapi juga paparan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Kabut asap yang menyelimuti wilayah Raja Ampat dalam sepekan terakhir juga telah dikeluhkan warga. Pemberitaan RRI pada 9 Oktober 2026 mencatat kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas udara yang dinilai mengganggu kesehatan, khususnya anak-anak.
MD KAHMI Raja Ampat meminta Dinas Pendidikan tidak menunggu sampai muncul keluhan kesehatan di lingkungan sekolah untuk mengambil langkah pencegahan. Penerapan pembelajaran daring atau metode belajar dari rumah dinilai dapat menjadi pilihan sementara selama kondisi udara belum aman bagi aktivitas luar ruangan.
Pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan ketersediaan jaringan internet dan kondisi geografis Raja Ampat. Bagi siswa di kampung-kampung yang mengalami keterbatasan akses internet, sekolah dapat mempertimbangkan modul pembelajaran atau penugasan terstruktur agar proses pendidikan tetap berlangsung.
Kebijakan tersebut juga perlu disertai koordinasi dengan BPBD dan Dinas Kesehatan untuk memantau perkembangan karhutla serta kualitas udara secara berkala. Dengan demikian, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka dapat didasarkan pada perkembangan kondisi lapangan dan pertimbangan kesehatan.
MD KAHMI berharap Pemerintah Kabupaten Raja Ampat segera merespons situasi ini melalui kebijakan yang mengutamakan keselamatan peserta didik tanpa mengabaikan keberlangsungan proses belajar mengajar.
Di tengah penanganan karhutla yang belum sepenuhnya tuntas, perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan dinilai harus menjadi bagian penting dari langkah tanggap darurat pemerintah daerah.
