Papua Pegunungan Digeber! Komisi II DPR RI Turun Langsung ke Lokasi
Melanesiatimes.com – Komisi II DPR RI lagi-lagi unjuk aksi nyata! Kali ini mereka turun langsung ke Papua Pegunungan buat ngecek seberapa jauh perkembangan daerah otonomi baru (DOB) itu berjalan, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dasar.
Dipimpin langsung oleh Giri Ramanda, Komisi II bareng Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, jajaran Dirjen Kemendagri, hingga para bupati dan wakil bupati dari 8 kabupaten se-Papua Pegunungan, ngumpul bareng buat bahas berbagai kendala dan solusi di Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.
Lokasinya bukan sembarang tempat, karena di sanalah berdiri Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), lahan hibah dari Pemkab Jayawijaya yang jadi titik awal pembangunan gedung-gedung strategis seperti Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
“Kami datang untuk ngecek langsung tahun ketiga pelaksanaan DOB Papua Pegunungan. Pemerintah pusat dan daerah harus kerja bareng biar pembangunan bisa ngebut dan aspirasi rakyat benar-benar terpenuhi,” ujar Giri Ramanda, Kamis (16/5/2025) di Wamena.
Sebagai wakil dari Fraksi PDI-Perjuangan, Giri juga menekankan pentingnya menjaga komitmen terhadap implementasi UU Nomor 16 Tahun 2022 soal pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
Yang menarik, lokasi KIPP dipindah dari Wouma-Walesi ke Gunung Susu, wilayah yang dinilai lebih strategis dan aman. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo, yang menyebut perubahan lokasi ini penting demi kelangsungan pembangunan jangka panjang.
Tim Komisi II nggak cuma jalan-jalan doang. Mereka membedah banyak isu krusial, di antaranya:
-
Pemindahan lokasi KIPP dari Wouma ke Gunung Susu milik LIPI
-
Pembangunan gedung kantor Gubernur, DPRP, MRP, dan OPD
-
Urusan pemerintahan dari masa Penjabat ke Gubernur definitif
-
Realisasi anggaran dari APBN, Dana Otsus, DAU, DAK, dan dana desa
-
Proses penyerahan aset & dokumen dari provinsi induk
-
Penyelesaian RTRW Provinsi Papua Pegunungan
-
Prioritas pengangkatan ASN dari Orang Asli Papua (OAP) minimal 80%
Komisi II berharap target-target tersebut bisa dikejar maksimal dalam 3 tahun ke depan. Tapi kalaupun ada yang molor, jangan sampai kelamaan.
“Kalau telat, jangan berlarut. Kita cari solusi bareng. Selama ada komunikasi dan niat baik, semua bisa diatasi,” tegas Giri.
Papua Jadi Prioritas Penataan DOB Nasional
Komisi II juga menyampaikan bahwa Papua Pegunungan termasuk prioritas dalam penataan DOB karena statusnya sebagai provinsi Otonomi Khusus. Dengan dasar hukum yang kuat dan dukungan dari pusat, Papua diharapkan bisa ngebut dalam pembangunan.
“Kita ingin Papua Pegunungan jadi contoh sukses DOB. Semangat penataan ini bisa bikin pembangunan lebih terarah dan responsif ke kebutuhan rakyat,” tutup Giri.
Kunjungan ini jadi sinyal kuat bahwa Papua Pegunungan — sebagai provinsi ke-37 di Indonesia — siap jadi lokomotif baru pembangunan dan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih.