Fraksi Golkar DPRK Sorong Setujui APBD Perubahan 2025 dengan Catatan Tegas
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Sorong akhirnya menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan ini disampaikan oleh Muhammad Saman Bugis sebagai juru bicara fraksi dalam rapat paripurna XX1V yang berlangsung di ruang sidang DPR Kota Sorong pada Selasa (30/09/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa persetujuan ini lahir bukan tanpa catatan. Sejumlah kritik tajam diarahkan kepada Pemerintah Daerah terkait keterlambatan dalam penyusunan dokumen anggaran yang dinilai sudah menjadi pola berulang.
Kritik atas Keterlambatan
Golkar menilai keterlambatan pembahasan APBD Perubahan merupakan akibat langsung dari proses perencanaan yang juga terlambat sejak awal. Mulai dari dokumen RPJMD, KUA-PPAS, hingga akhirnya menumpuk di pembahasan APBD Perubahan.
“Ketika pemerintah daerah tidak menghormati jadwal dan siklus anggaran, itu berarti pemerintah sedang meremehkan kepentingan masyarakat,” tegas Fraksi Golkar dalam penyampaian sikap politiknya.
Persetujuan dengan Syarat
Meski menilai ada banyak kelemahan, Fraksi Golkar tetap memberikan persetujuan demi menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Namun, mereka mengeluarkan tiga peringatan politik penting:
Jika pola keterlambatan terus berulang, hal itu akan mempengaruhi sikap Golkar pada pembahasan APBD Induk 2026.
Persetujuan tidak akan diberikan dengan mudah jika kualitas dokumen perencanaan tidak diperbaiki.
Jika kesalahan dan keterlambatan kembali terjadi, Fraksi Golkar siap menolak dokumen anggaran di masa mendatang.
Fokus Pengawasan
Golkar menegaskan tidak hanya berhenti pada persetujuan, tetapi akan melakukan pengawasan langsung di lapangan. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi fokus pengawasan, antara lain:
Dinas Pendidikan, khususnya penggunaan hibah pendidikan dan rehabilitasi ruang kelas.
Dinas Kesehatan, terkait belanja alat kesehatan, tenaga medis, hingga pemanfaatan dana BOK.
Dinas Pekerjaan Umum dan Binamarga, pada pembangunan irigasi, SPAM, dan rekonstruksi jalan.
Dinas Lingkungan Hidup, dalam penanganan sampah.
Dinas Pemuda dan Olahraga, agar anggaran benar-benar digunakan untuk fasilitas nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Golkar juga menaruh perhatian besar pada pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam APBD Perubahan 2025. Fraksi menegaskan dana ini harus menyentuh kesejahteraan Orang Asli Papua, bukan habis untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada rakyat.
Beberapa OPD dengan alokasi terbesar dari Dana Otsus yang akan diawasi antara lain:
Dinas Pendidikan, terutama program Beasiswa OAP dan rehabilitasi sekolah.
Dinas Kesehatan, pembangunan fasilitas layanan dasar.
Bagian Kesejahteraan Rakyat, hibah organisasi sosial nirlaba.
Dinas Kominfo, program internet SPBD dan pembangunan menara telekomunikasi.
Dinas Binamarga, proyek rekonstruksi jalan.
Prioritas Tambahan
Selain sektor utama, Fraksi Golkar juga menekankan sejumlah prioritas tambahan, yakni:
Distrik dan Kelurahan: memperkuat pelayanan publik langsung di tingkat kelurahan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat: memastikan pembentukan kampung benar-benar terealisasi.
Dinas Lingkungan Hidup: penanganan sampah dan pencemaran.
Dinas Pemuda dan Olahraga: fokus pada fasilitas dan pembinaan generasi muda.
Dinas Pemadam Kebakaran: kesiapan menghadapi peristiwa kebakaran di Kota Sorong.
Akhirnya, Fraksi Golkar menyatakan persetujuan terhadap Rancangan APBD Perubahan 2025 Kota Sorong. Namun, mereka menegaskan persetujuan ini bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab politik demi kepentingan rakyat.
“Keterlambatan dan kecerobohan tidak boleh lagi terjadi pada pembahasan APBD Induk 2026. Jika pemerintah tidak menunjukkan perbaikan nyata, Golkar siap mengambil sikap politik lebih keras, termasuk penolakan,” tegas Fraksi Golkar
Golkar berharap APBD Perubahan 2025 menjadi momentum mempercepat pembangunan, memperbaiki tata kelola, serta mengembalikan kepercayaan publik. Dengan pengawasan ketat dan kerja bersama, diharapkan Kota Sorong dapat maju, bersih, dan lebih sejahtera.