Pemerintah Kota Sorong Sampaikan Pendapat Akhir KUA-PPAS Perubahan APBD 2025
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong resmi menyampaikan pendapat akhir terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Pleno XXII Paripurna XXIII DPR Kota Sorong. Penyampaian pendapat akhir ini dibacakan oleh Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, mewakili Wali Kota Sorong di kantor DPR Kota Sorong pada Kamis (25/09/2025).
Dalam pandangan akhir, Anshar Karim menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR Kota Sorong, khususnya Badan Anggaran (Banggar), seluruh fraksi, dan kelompok khusus yang telah mencurahkan tenaga, waktu, serta pikiran dalam proses pembahasan perubahan KUA dan PPAS. Menurutnya, kerja sama yang terjalin merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ia menegaskan bahwa seluruh catatan, masukan, dan koreksi yang disampaikan fraksi-fraksi akan ditindaklanjuti secara serius. Setiap rekomendasi dianggap sebagai dorongan berharga bagi pemerintah untuk lebih cermat dalam perencanaan, optimal dalam pelaksanaan, dan bertanggung jawab dalam pertanggungjawaban anggaran.
Perubahan KUA dan PPAS tahun 2025, lanjut Anshar, bertujuan menyesuaikan kebutuhan prioritas pembangunan dengan kondisi riil pendapatan daerah. Karena itu, setiap tambahan belanja harus disertai perhitungan matang dan strategi peningkatan penerimaan daerah yang jelas serta terukur. Pemerintah Kota Sorong, katanya, berkomitmen mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran.
“Keberanian menambah belanja harus diimbangi ketegasan dalam mengejar target penerimaan, sebagaimana disampaikan dalam pandangan fraksi,” ujar Anshar.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatkan pengawasan internal, serta mendorong inovasi layanan publik guna meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
Program-program yang direncanakan melalui perubahan APBD 2025, tegasnya, tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur, termasuk drainase untuk mengatasi banjir, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi fokus utama pemerintah. “APBD harus menjadi instrumen fiskal yang benar-benar hadir untuk kesejahteraan rakyat Kota Sorong,” tambahnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Sorong juga memberikan apresiasi kepada Banggar DPR Kota Sorong atas laporan komprehensif dan analisis mendalam terhadap materi perubahan KUA dan PPAS. Menurut Anshar, hal ini menjadi bukti terjalinnya kemitraan sehat antara pemerintah daerah dan DPR Kota Sorong dalam membangun kota ke arah yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menegaskan kesiapannya menindaklanjuti keputusan yang telah disepakati bersama. Sinergi antara eksekutif dan legislatif, kata Anshar, akan menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anshar juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih cermat dan disiplin dalam merealisasikan setiap program yang tertuang dalam perubahan APBD 2025. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dengan memastikan anggaran dikelola secara efektif dan tepat sasaran.
Menutup pendapat akhirnya, Anshar mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kebersamaan dan semangat kerja demi kemajuan Kota Sorong. “Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pemerintah Kota Sorong menerima dan menyetujui laporan Badan Anggaran serta pendapat akhir fraksi-fraksi atas KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.
Ia berharap keputusan yang diambil membawa kebaikan dan manfaat besar bagi seluruh masyarakat Kota Sorong. “Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi setiap usaha kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.
Dengan demikian, rapat pleno paripurna tersebut menandai langkah penting dalam proses pembangunan Kota Sorong. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam melaksanakan program-program strategis pemerintah untuk tahun anggaran mendatang.