Fraksi GIM Berikan Catatan Kritis Namun Setujui KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 Pemerintah Kota Sorong
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Gerakan Indonesia Maju (GIM) DPRK Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025.
Pandangan akhir fraksi ini disampaikan Rinoldi Rumfeka dalam Rapat Pleno XXII Paripurna XXIII DPRK Kota Sorong yang berlangsung dengan penuh perhatian dan antusiasme pada Kamis (25/09/2025).
Dalam kesempatan itu, Fraksi GIM menilai materi KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 memiliki peran strategis sebagai pedoman penyusunan anggaran daerah. Dokumen ini dinilai penting karena memuat tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan yang ingin diwujudkan pemerintah secara bertahap melalui pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran.
Fraksi GIM menekankan bahwa pemerintah Kota Sorong telah merumuskan target pembangunan yang jelas. Prioritas utama yang diangkat meliputi peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perbaikan kualitas kesehatan dan ketahanan keluarga, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur dasar dan utilitas perkotaan, perbaikan pelayanan publik, serta penguatan supremasi hukum.
Namun, fraksi juga mengingatkan bahwa pencapaian target ambisius tersebut memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan dukungan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan yang kuat di dua aspek ini, program-program strategis dikhawatirkan sulit terealisasi sesuai harapan masyarakat.
Dalam pemaparan pandangan akhir, Fraksi GIM menyoroti sumber penerimaan pemerintah Kota Sorong yang masih bertumpu pada transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) dinilai belum optimal bahkan diproyeksikan akan mengalami penurunan pada tahun anggaran 2025. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pembiayaan pembangunan.
Fraksi GIM menegaskan, ketergantungan pada dana transfer pusat tidak dapat terus dibiarkan. Optimalisasi PAD menjadi kunci agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menjalankan program prioritas tanpa bergantung penuh pada bantuan pemerintah pusat.
Rinoldi Rumfeka menyampaikan beberapa catatan penting untuk pemerintah Kota Sorong, di antaranya perlunya langkah konkret dalam meningkatkan penerimaan PAD. Upaya ini mencakup perbaikan sistem pajak dan retribusi, pemanfaatan potensi ekonomi lokal, serta pengelolaan aset daerah yang lebih profesional.
Fraksi GIM menilai optimalisasi PAD sangat mendesak agar berbagai program prioritas seperti sekolah gratis, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kebersihan kota, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengendalian banjir dapat diwujudkan secara nyata. Semua program tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang besar agar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, Fraksi GIM juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan kota, membangun infrastruktur yang mendesak, serta melaksanakan program-program strategis lainnya demi mewujudkan visi Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Sorong.
“Tanpa pendapatan asli daerah yang cukup, sangat sulit untuk mewujudkan prioritas sasaran pembangunan yang kita cita-citakan bersama,” tegas Rinoldi Rumfeka dalam penyampaian pandangan akhir fraksi.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi GIM tetap menyatakan persetujuannya terhadap materi KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025. Persetujuan ini diberikan agar materi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Fraksi GIM juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong beserta seluruh jajaran yang telah bekerja maksimal dalam menyusun KUA-PPAS Perubahan APBD 2025. Upaya pemerintah dianggap telah menunjukkan keseriusan dalam mengakomodasi kebutuhan pembangunan kota.
Sebagai mitra strategis pemerintah, Fraksi GIM menegaskan siap mengawal pelaksanaan program pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat mencegah kebocoran anggaran dan memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif.
Dalam penutup pandangannya, Fraksi GIM mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, DPRK, maupun masyarakat, untuk bersama-sama berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan Kota Sorong yang maju, hijau, bersih, dan sejahtera. Kerja sama lintas sektor disebut sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas tersebut.
Dengan sikap tegas namun konstruktif, Fraksi GIM berharap seluruh proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Demi kemajuan Kota Sorong yang kita cintai, mari kita optimalkan semua potensi yang ada untuk pembangunan berkelanjutan,” tutup Rinoldi Rumfeka.