Fraksi Golkar Setujui RAPBD 2025 Pemerintah Kota Sorong dengan 4 Syarat

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Partai Golkar DPR Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap janji dan program yang telah disampaikan Walikota Sorong dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Penegasan ini disampaikan melalui pendapat akhir yang dibacakan oleh Muhammad Saman Bugis pada sidang paripurna XXIII pada Kamis (25/9/2025).

Dalam pandangan akhir, Muhammad Saman Bugis menekankan bahwa pendapat akhir fraksi tidak lagi mengulang pembahasan teknis, melainkan fokus pada tanggapan Walikota Sorong yang telah disampaikan pada 23 September 2025. Menurutnya, jawaban Walikota merupakan bentuk kontrak politik yang harus dijaga bersama.

Anggaran daerah ini adalah hasil keringat masyarakat Sorong. Setiap rupiah yang terkumpul melalui pajak, retribusi, dan setoran perusahaan bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi merupakan harapan rakyat yang harus dikelola secara jujur dan bertanggung jawab.

Ia mencontohkan, rakyat yang membayar pajak kendaraan berharap jalan diperbaiki, masyarakat yang membayar retribusi pasar menginginkan fasilitas pasar yang bersih, dan pelanggan PDAM menuntut air bersih yang mengalir 24 jam. Harapan ini yang menjadi dasar Fraksi Golkar mengawal komitmen Walikota.

Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan selama pembahasan anggaran bukanlah bentuk penentangan, melainkan kepedulian terhadap pembangunan Kota Sorong. Kami kritik karena kami peduli. Kami pertanyakan agar target PAD tidak terlalu optimis sehingga masyarakat tidak kecewa

Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya belanja prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan infrastruktur. Menurutnya, alokasi anggaran tidak boleh hanya indah di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata.

Fraksi Golkar juga mendukung upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Langkah ini penting agar Sorong tidak tertinggal dari kota-kota lain yang sudah maju dalam pengelolaan keuangan daerah.

Optimisme Fraksi Golkar semakin menguat setelah mendengar tanggapan positif dari Walikota Sorong. Walikota berjanji bahwa target pendapatan akan disusun secara realistis dengan mempertimbangkan tren ekonomi, potensi riil daerah, serta kebijakan fiskal nasional.

Walikota juga menegaskan bahwa alokasi belanja akan diarahkan untuk mendukung sektor prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, kebersihan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi mewujudkan Kota Sorong yang bersih, hijau, aman, dan sejahtera.

Tak hanya itu, Walikota berkomitmen meningkatkan PAD melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak/retribusi, penguatan basis data wajib pajak, serta survei potensi pendapatan daerah. Fraksi Golkar menyebut komitmen tersebut sebagai janji konkret yang dapat diukur dan diawasi.

Berdasarkan tanggapan Walikota, Fraksi Golkar menyatakan setuju terhadap KUA dan PPAS Perubahan RAPBD 2025. Namun, persetujuan tersebut diberikan dengan catatan bahwa seluruh komitmen pemerintah harus direalisasikan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam keputusan penting itu, Fraksi Golkar menetapkan empat poin utama pengawalan, yakni:

1. Realisasi komitmen sesuai timeline yang telah disepakati bersama
2. Transparansi dan akuntabilitas anggaran harus dijamin di setiap tahap pelaksanaan.
3. Pengawasan ketat oleh Fraksi Golkar untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.
4. Evaluasi berkala dan publikasi hasil agar masyarakat dapat memantau perkembangan.

“Janji politik bukan untuk dilupakan setelah dokumen disahkan. Rakyat Sorong menunggu bukti nyata dari setiap komitmen yang telah disampaikan,” tegas Saman Bugis di hadapan sidang dewan.

Fraksi Golkar mengingatkan agar anggaran yang disahkan tidak hanya menjadi dokumen indah di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud dalam pembangunan nyata. Rakyat, kata Saman Bugis, telah lama menunggu perbaikan jalan, sekolah yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, dan air bersih yang mengalir 24 jam.

Selain infrastruktur dasar, masyarakat juga menantikan kebijakan yang membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kota Sorong.

“Waktu untuk mewujudkan mimpi rakyat adalah sekarang, bukan besok atau tahun depan. Setiap rupiah anggaran harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata,” tutupnya.

Dengan sikap tegas ini, Fraksi Golkar berharap agar seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, dapat bersinergi mengawal anggaran demi kepentingan bersama. Harapan rakyat Sorong, tegasnya, hanya dapat terwujud melalui kerja nyata, bukan sekadar retorika politik.