Bawaslu Papua Barat Daya Tutup Kegiatan Penguatan Kelembagaan: Dorong Sinkronisasi Regulasi dan Partisipasi Publik
Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya resmi menutup kegiatan penguatan kelembagaan yang telah berlangsung sebagai upaya memperkuat peran pengawasan pemilu di tingkat daerah. Kamis (18/09/2025).
Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Farli Sampe Toding Rego, menegaskan pentingnya menyelaraskan regulasi yang ada dengan kondisi faktual di lapangan.
Dalam arahannya, Farli menekankan bahwa penguatan kelembagaan ini tidak hanya berfokus pada internal Bawaslu, tetapi juga bagaimana mengintegrasikan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, serta ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Sinkronisasi ini, menurutnya, sangat penting agar penyelenggaraan pemilu berjalan efektif dan sesuai koridor hukum.
“Para peserta tadi menyampaikan banyak kendala yang dihadapi, mulai dari daftar pemilih berkelanjutan hingga perbedaan persepsi terkait aturan. Semua masukan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kita bawa ke tingkat Bawaslu RI, bahkan hingga ke Komisi II DPR RI,” ungkap Farli.
Ia menambahkan, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem pemilu maupun pilkada, termasuk dalam penanganan persoalan di lapangan. Farli tidak menutup mata bahwa dalam beberapa kali penyelenggaraan pemilu dan pilkada, Bawaslu Papua Barat Daya menghadapi demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pengawasan.
Namun, ia menilai dinamika tersebut merupakan hal wajar dalam demokrasi. Ketidakpuasan publik bisa terjadi karena dua hal, yakni pemahaman yang belum merata mengenai implementasi undang-undang, atau adanya perbedaan tafsir terhadap aturan yang berlaku. “Apakah kita berhenti di situ? Tentu tidak. Justru hal ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus meningkatkan partisipasi publik,” tegasnya.
Menurut Farli, Bawaslu memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat memahami informasi terkait pemilu, baik soal aturan maupun pola penanganan pelanggaran. Hal ini dinilai penting agar publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut aktif mengawasi jalannya demokrasi.
Ia menekankan, literasi pemilu menjadi kunci dalam membangun partisipasi. “Kalau literasi kita pegang, saya pikir argumen itu hidup. Masyarakat bisa mengawasi, sekaligus memberi masukan kepada penyelenggara,” ujarnya.
Farli juga menyoroti perlunya penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika di lapangan. Menurutnya, banyak aspirasi yang disampaikan peserta bisa ditindaklanjuti menjadi peraturan baru, sehingga tidak hanya berhenti pada forum diskusi.
Lebih jauh, ia berharap seluruh informasi yang diperoleh dalam kegiatan penguatan kelembagaan ini dapat disebarluaskan ke masyarakat luas. “Jangan hanya berhenti di ruangan ini. Ceritakan ke orang tua, keluarga, teman kantor, agar semua bisa ikut mengawasi jalannya pemilu,” tambahnya.
Partisipasi publik, lanjut Farli, bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban dalam memastikan kualitas demokrasi. Masyarakat diharapkan berani menyuarakan pendapat, baik dalam bentuk diskusi maupun melalui mekanisme yang disediakan oleh Bawaslu.
Ia juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk berdiskusi langsung dengan Bawaslu. “Kami membuka diri untuk siapa saja. Terutama teman-teman BEM, saya pikir BEM punya peran penting dalam mengawal demokrasi,” tegas Farli.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Papua Barat Daya ingin meneguhkan komitmen bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Penutupan kegiatan penguatan kelembagaan ini menjadi momentum penting bagi Bawaslu Papua Barat Daya untuk terus memperbaiki sistem, memperluas partisipasi, serta memastikan demokrasi berjalan sesuai amanat konstitusi.