Atika Rafika Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Membuka Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu BPD

Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat Daya menggelar kegiatan penguatan kelembagaan sebagai upaya memperkuat peran pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang. Acara ini berlangsung di Belagri Hotel, Kota Sorong, pada Rabu (17/09/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Bidang Administrasi Umum, Atika Rafika, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya, sekaligus membuka secara resmi penguatan kelembagaan.

Turut hadir pula sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Pasmar III, Danrem 181, Kodaeral, Kejaksaan Tinggi, Bawaslu kabupaten/kota, Polda Papua Barat Daya, serta Tenaga Ahli DPR RI.

Dalam sambutannya, Atika menegaskan bahwa pemilu adalah instrumen utama dalam sistem demokrasi. Pemilu bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, menentukan arah pembangunan, dan memilih pemimpin secara langsung.

“Namun kualitas pemilu sangat ditentukan oleh integritas prosesnya. Tanpa pengawasan yang kuat, pemilu rentan disalahgunakan dan berpotensi melahirkan konflik sosial,” ujarnya mewakili Gubernur.

Sebagai provinsi termuda, Papua Barat Daya memiliki tantangan khusus dalam penyelenggaraan pemilu. Keragaman etnis, budaya, bahasa, serta kondisi geografis yang kompleks membuat pengawasan pemilu tidak hanya berfungsi menjaga prosedur, tetapi juga memastikan harmoni sosial tetap terjaga.

Menurut Atika, Bawaslu dan jajaran pengawas pemilu merupakan benteng demokrasi yang memiliki peran strategis. Mereka tidak hanya mengawasi jalannya tahapan pemilu, tetapi juga memastikan seluruh pihak, baik peserta, penyelenggara, maupun pemilih patuh pada aturan yang berlaku.

“Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan pengawas pemilu menjadi sangat penting. Ini menyangkut peningkatan kualitas SDM, perbaikan sistem kerja, dan sinergi dengan berbagai pihak,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah tantangan pemilu di Papua Barat Daya juga disorot. Faktor geografis yang sulit dijangkau, keragaman sosial-budaya yang rawan menimbulkan perbedaan pemahaman aturan, serta tantangan era digital berupa hoaks dan ujaran kebencian menjadi catatan penting.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah bersama Bawaslu menyusun rekomendasi strategis, di antaranya peningkatan kapasitas SDM pengawas, penguatan mekanisme pelaporan dan respons cepat, sinergi antar-lembaga, perlindungan bagi pengawas dari intimidasi, serta pendekatan berbasis komunitas.

Atika juga menegaskan komitmen Gubernur Papua Barat Daya dalam mendukung penuh penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Dukungan itu akan diwujudkan melalui fasilitasi infrastruktur dan logistik, koordinasi lintas OPD, alokasi anggaran, serta edukasi publik yang menjangkau hingga wilayah terpencil.

“Pengawas pemilu adalah garda terdepan dalam menjaga demokrasi. Tugas ini tidak mudah, tetapi mulia. Mereka harus berpegang pada integritas, profesionalisme, dan keberanian,” katanya.

Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan rumusan strategis, standar operasional yang sesuai dengan kondisi lokal, serta modul pelatihan yang aplikatif. Dengan demikian, pengawasan pemilu di Papua Barat Daya tidak hanya menjadi rutinitas, melainkan bagian dari pembangunan budaya politik yang sehat.

“Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar, bukan hanya bagi kelancaran pemilu yang akan datang, tetapi juga bagi penguatan demokrasi dan pembangunan daerah di Papua Barat Daya,” tutupnya.