Daripada Kasih Subsidi, Mending Kasih Kerjaan – Kata Abdullah Kelrey

Melanesiatimes.com – Pemerintah kembali berencana menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para buruh dan guru honorer pada triwulan II 2025 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Namun, kebijakan ini kembali menuai sorotan. Salah satunya datang dari Abdullah Kelrey, pengamat sosial dan ekonomi publik, yang menilai pendekatan subsidi hanyalah solusi tambal sulam.

“Daripada kasih subsidi terus, mending kasih kerjaan yang layak. Subsidi itu kayak pacar toxic — datang pas lo butuh, tapi gak pernah ngajak lo serius,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (26/5).

Pernyataan tersebut dilontarkan menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu (24/5), yang mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan enam paket insentif ekonomi berbasis konsumsi untuk kuartal kedua 2025. Fokus utama dari stimulus tersebut mencakup sektor transportasi, energi, serta bantuan sosial.

Namun, menurut Abdullah, ketergantungan pada stimulus berbasis konsumsi hanya akan memicu siklus ketergantungan baru. “Konsumsi yang dibangun dari subsidi tanpa pekerjaan ibarat membangun rumah di atas pasir. Tidak tahan guncangan,” katanya.

Data BPS mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih berada di kisaran 6 juta orang per Maret 2025. Sementara itu, ribuan guru honorer masih menerima gaji di bawah standar, bahkan banyak di antaranya belum menerima tunjangan yang dijanjikan.

“Buruh kontrak, guru honorer, anak muda fresh graduate—mereka butuh pekerjaan, bukan cuma uang jajan sementara dari pemerintah. Ciptakan lapangan kerja nyata. Itu yang dibutuhkan,” tambah Abdullah.

Menurutnya, fokus kebijakan seharusnya bergeser ke penciptaan lapangan kerja berbasis industri padat karya, penguatan UMKM, dan dukungan konkret bagi sektor informal agar bisa naik kelas.

“Kalau mau rakyat berdaya, ya berdayakan lewat kerja. Bukan kasih bantuan tiap kali daya beli anjlok,” ujarnya menutup pernyataan.

Meski demikian, pemerintah menyebut bahwa BSU tetap dibutuhkan sebagai respons cepat terhadap tekanan harga dan ancaman inflasi yang bisa menekan konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga mengklaim bahwa sistem pendataan penerima akan ditingkatkan agar subsidi lebih tepat sasaran.