Wali Kota Sorong Sampaikan Pendapat Akhir APBD, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Transparan
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Kota Sorong, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi, atas kerja keras dalam menelaah, memberikan masukan, serta rekomendasi konstruktif terhadap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyampaian ini disampaikan Septinus Lobat pada rapat paripurna XXII yang berlangsung di Kantor DPRK Sorong pada Jumat (19/09/2025).
Wali Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan bukti nyata komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Lobat menyoroti pentingnya pengawasan dan pengelolaan aset daerah yang menjadi salah satu catatan Badan Anggaran dan fraksi-fraksi DPR. Pemerintah Kota Sorong mengakui bahwa masih diperlukan langkah perbaikan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen menertibkan penatausahaan aset, memperkuat mekanisme pengawasan, serta memanfaatkan sistem digital dalam proses inventarisasi agar setiap aset daerah tercatat, terjaga, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah sejalan dengan pandangan DPR untuk meningkatkan target penerimaan melalui pemanfaatan potensi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil. Transformasi digital dalam sistem pajak dan retribusi akan terus diperkuat, disertai inovasi pelayanan publik serta kerja sama strategis dengan sektor swasta, sehingga target PAD sebesar Rp300 miliar dapat tercapai secara bertahap.
Menanggapi catatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Pemerintah Kota Sorong memastikan segera menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan dengan langkah-langkah perbaikan baik secara administrasi maupun teknis. Penguatan pengawasan internal dan peningkatan disiplin kerja aparatur akan menjadi prioritas agar kualitas laporan keuangan daerah memenuhi prinsip relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pemerintah juga sejalan dengan pandangan fraksi mengenai pentingnya tata kelola berbasis digital dan kehati-hatian dalam menghindari utang yang tidak produktif. Transformasi digital akan terus diperkuat di seluruh lini birokrasi, sementara kebijakan pembiayaan akan diarahkan pada program-program produktif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), Wali Kota menegaskan fokus pemerintah untuk memastikan pemanfaatan dana benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Program pendidikan gratis, termasuk afirmasi khusus bagi anak asli Moi untuk melanjutkan pendidikan kedokteran spesialis maupun sekolah kedinasan, menjadi perhatian serius. Begitu pula sektor kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan masyarakat yang akan terus diperkuat.
Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Pemerintah akan memaksimalkan setiap potensi daerah melalui program-program strategis yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, mulai dari peningkatan infrastruktur dasar hingga pengembangan ekonomi hijau.
Di akhir penyampaiannya, Wali Kota Sorong kembali menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPR Kota Sorong atas masukan dan rekomendasi yang diberikan selama pembahasan APBD. Ia menegaskan, pemerintah akan menindaklanjuti setiap saran dengan kerja nyata agar APBD tidak hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menyejahterakan masyarakat.
“Semoga kerja sama antara eksekutif dan legislatif ini terus terjaga demi mewujudkan Kota Sorong sebagai kota yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera,” ujar Wali Kota menutup pendapat akhirnya. Komitmen ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota ke depan.