DPRK Sorong Soroti SILPA Pemerintah Kota Sorong Tahun 2024 Sebesar Rp102 Miliar
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Ketua II DPR Kota Sorong, Michael Ricky Taneri, menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kota Sorong tahun 2024 yang mencapai Rp102 miliar. Menurutnya, angka tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya persoalan dalam penyerapan anggaran yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Michael menjelaskan, besarnya silpa menjadi indikator bahwa Pemerintah Kota Sorong belum mampu merealisasikan program-program pembangunan secara optimal. “Hal ini jelas berdampak kepada masyarakat. Syukur kita masih diberi kesempatan untuk memperbaikinya, tapi kondisi seperti ini tidak boleh terulang lagi,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPR Kota Sorong selalu terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran. Jika diperlukan, DPR siap memberikan dukungan penuh agar dana yang sudah dialokasikan dapat digunakan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi warga.
Salah satu contoh yang disoroti adalah penerimaan pajak dari tiang listrik. Berdasarkan hasil penelusuran, pada tahun 2024 pajak tersebut tercatat sebesar Rp8 miliar. Namun hingga Juli 2025, jumlahnya telah meningkat menjadi Rp10 miliar. “Ada dua data yang berbeda pada tahun yang berbeda. Hal ini perlu penjelasan agar tidak menimbulkan kebingungan,” ujarnya.
Perbedaan data itu, lanjut Michael, menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan kesalahan dalam laporan keuangan. DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) akan mendalami temuan ini dan memastikan adanya rekomendasi yang jelas untuk perbaikan ke depan.
DPR juga menekankan pentingnya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memberi tanda khusus terkait silpa Rp102 miliar tersebut. “BPK sudah mengingatkan agar hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah harus belajar dari pengalaman ini,” kata Michael.
Ia mengungkapkan bahwa seluruh penjelasan terkait silpa telah dibahas bersama TAPD dan disampaikan kepada Banggar DPRD Kota Sorong. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Michael berharap sinergi antara DPR dan pemerintah kota dapat memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik akan memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan.
“Ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Ke depan, kita harus lebih fokus agar setiap anggaran yang disiapkan benar-benar terserap dengan baik demi kesejahteraan warga Sorong,” tutupnya.