Fraksi APPSA Desak Pemerintah Fokus pada 7 Point Penting Diantaranya Pajak, Banjir, Pendidikan, dan Kesehatan

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi APPSA DPRD Kota Sorong menegaskan sikap kritisnya terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat pembahasan bersama pemerintah daerah, fraksi menyatakan akan melakukan verifikasi ketat demi memastikan setiap rupiah benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar formalitas laporan.

Pandangan Fraksi APPSA dibacakan oleh Sekretaris Fraksi APPSA James Nixon Senewe pada sidang pleno XIV di ruang rapat DPRD Kota Sorong pada Jumat (12/09/2025).

Fraksi APPSA menekankan Sejak awal, Fraksi APPSA mengingatkan bahwa angka-angka dalam LKD harus mencerminkan arah pembangunan yang jelas, konsistensi kebijakan pemerintah, serta kesesuaian dengan visi dan misi yang dijanjikan. Mereka menolak jika laporan hanya sekadar indah di atas kertas tanpa makna nyata di lapangan.

Fraksi menekankan bahwa pertanggungjawaban anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanat rakyat. Oleh sebab itu, seluruh proses pembahasan akan dilakukan secara jujur, objektif, dan tegas demi kepentingan publik. Berikut 7 poin yang di sampaikan oleh Fraksi APPSA:

1. verifikasi teliti terhadap angka laporan keuangan. Fraksi APPSA berkomitmen memeriksa setiap data dan mencocokkannya dengan dokumen pendukung. Mereka tidak akan segan mempertanyakan angka yang tidak sinkron, karena keterbukaan dan akurasi adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
2. Fraksi APPSA menegaskan akan memeriksa kesesuaian realisasi anggaran dengan kondisi di lapangan. Mereka mengingatkan agar tidak ada lagi proyek yang terhenti atau mangkrak meski dana sudah dicatat terserap. Laporan realisasi harus mencerminkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
3. Menyoroti pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pajak dan retribusi. Fraksi menilai selama ini Sorong terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Mereka mendesak pemerintah mengoptimalkan potensi PAD agar kemandirian fiskal bisa terwujud dan perekonomian daerah lebih kuat.
4. Perhatian khusus pada isu-isu prioritas daerah seperti penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas pendidikan. Fraksi menuntut laporan yang jelas mengenai langkah konkret, progres nyata, dan dampak langsung dari setiap program prioritas.
5. Memperdalam soal penanggulangan banjir. Fraksi APPSA menilai banjir bukan hanya masalah tahunan, tetapi indikator utama efektivitas pembangunan. Mereka meminta penjelasan rinci atas alokasi dan dampak program, serta menolak solusi setengah hati yang tidak menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan.
6. Fokus pada pengelolaan anggaran pendidikan. Fraksi menegaskan akan menelusuri efektivitas program, pemerataan fasilitas, serta kesejahteraan peserta didik. Mereka mengingatkan agar dana pendidikan tidak sekadar angka formalitas, melainkan benar-benar meningkatkan kualitas generasi muda Sorong.
7. Menyoroti anggaran bidang kesehatan. Fraksi APPSA mengingatkan masih tingginya angka malaria dengan Annual Parasite Incidence (API) 11,72 persen, jauh dari target 1 persen, serta kasus HIV/AIDS yang mencapai 4.016 kasus pada akhir 2024. Pemerintah dituntut serius memastikan anggaran kesehatan dialokasikan tepat sasaran untuk pengendalian penyakit, peningkatan sarana, dan pemerataan layanan, khususnya masalah stunting.

Dengan memasukkan tujuh poin penting tersebut, Fraksi APPSA ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengkritik, tetapi juga mengawal secara serius setiap sektor strategis. Tujuannya agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam penutupannya, Fraksi APPSA menegaskan evaluasi LKD bukan rutinitas administratif semata, melainkan tanggung jawab moral dan politik. Mereka menegaskan akan terus bekerja dengan data dan nurani demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

Fraksi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terbuka terhadap kritik dan dialog konstruktif. Mereka menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik berkualitas, serta pembangunan berkelanjutan yang memberikan dampak luas.

“Setiap rekomendasi yang kami sampaikan adalah cerminan harapan rakyat yang ingin melihat perubahan nyata, bukan sekadar janji,” tegas James Fraksi APPSA dalam forum resmi tersebut.

Dengan sikap konsisten, Fraksi APPSA berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran daerah demi terciptanya keadilan sosial dan kemajuan Kota Sorong.