Fraksi Golkar DPRD Kota Sorong Soroti Isu Strategis Dalam Pembahasan RPJMD

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Golkar DPRD Kota Sorong diberikan mandat untuk menyampaikan pandangan umum terkait berbagai persoalan strategis yang menjadi keresahan masyarakat serta menuntut respons nyata dari pihak eksekutif. Sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong kini memasuki babak sejarah baru sebagai simbol kemajuan, pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus harapan masa depan provinsi termuda di Indonesia itu. Senin (01/09/2025).

Fraksi Golkar menegaskan keprihatinan sekaligus kegeraman atas pola kerja eksekutif yang dinilai lamban dan berulang kali melakukan kesalahan serupa, khususnya terkait disiplin waktu serta kelengkapan dokumen strategis. Keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung pada lambannya pengambilan keputusan penting dan terhambatnya manfaat kebijakan yang seharusnya segera dirasakan masyarakat.

Fraksi Golkar menyebut kondisi ini sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab publik serta kegagalan menjaga kehormatan birokrasi di hadapan rakyat. Karena itu, peringatan keras disampaikan agar pemerintah kota segera membenahi disiplin, integritas, dan komitmen kolektif.

Lewat forum terhormat ini, menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar menjawab harapan masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi nasional, serta membangun kembali kepercayaan publik menuju Kota Sorong yang berdaya saing tinggi dan menyejahterakan warganya.

David Hehanussa mewakili Fraksi Golkar Kota Sorong membacakan 7 pandangan dalam RPJMD sebagai berikut:

1. Pendidikan Gratis: Antara Janji Politik dan Realitas: Fraksi Golkar mengingatkan agar program pendidikan gratis tidak hanya menjadi retorika politik tanpa kajian matang. Jika insentif dan hak guru honorer diabaikan, maka yang terjadi justru penurunan kualitas pembelajaran serta potensi disrupsi di dunia pendidikan.
2. Penanggulangan Banjir: Urgensi Masterplan Terpadu: Fraksi Golkar menilai Pemerintah Kota terlalu lama menjadikan masterplan penanggulangan banjir sebagai dokumen formalitas tanpa aksi nyata. Keterbatasan dana daerah harus diimbangi dengan koordinasi intensif bersama pemerintah provinsi dan pusat agar masalah banjir tidak lagi menjadi penderitaan tahunan warga Sorong.
3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Golkar mendukung langkah pemerintah mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan PAD. Sistem digital dinilai mampu menekan kebocoran, meningkatkan akurasi pelaporan, serta memperkuat transparansi.
4. Pembentukan Kampung Baru: Usulan pembentukan 15 kampung baru dianggap sebagai terobosan penting untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Namun, Fraksi Golkar menekankan perlunya sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif agar strategi ini berhasil.
5. Optimalisasi BUMN dan BUMD: Fraksi Golkar menegaskan bahwa kontribusi BUMN seperti PLN sudah terbukti memberi dampak nyata bagi PAD. Standar serupa harus diberlakukan bagi semua BUMN dan BUMD di Sorong agar kontribusi fiskal berlangsung transparan, adil, dan akuntabel.
6. Perlindungan Perempuan dan Anak: Golkar menuntut agar pemerintah kota segera menjadikan penguatan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas. Pendirian rumah aman yang representatif serta sistem pendampingan hukum yang konsisten harus segera diwujudkan.
7. Penanganan ODGJ: Fraksi Golkar menilai pemerintah kota belum serius dalam penyediaan fasilitas kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Lebih ironis lagi, pemerintah harusnya merasa malu dan bercermin atas peran masyarakat, komunitas, serta relawan, khususnya seperti Yayasan Kasih Agape, yang selama ini justru menjadi pelopor melalui pengelolaan rumah singgah secara swadaya dan mengulurkan tangan langsung kepada para ODGJ di jalan-jalan kota.

Dukungan bahkan datang dalam bentuk lahan secara cuma-cuma, sementara institusi pemerintah terkesan abai dan lemah mengambil alih tanggung jawab. Selama ini, peran justru diambil masyarakat dan komunitas, seperti Yayasan Kasih Agape, yang mengelola rumah singgah secara swadaya. Pemerintah dinilai perlu segera mengambil alih tanggung jawab ini.

Rekomendasi Fraksi Golkar

Fraksi Golkar merekomendasikan agar pembahasan RPJMD memfokuskan pada penyederhanaan program serta realisasi kebijakan yang benar-benar dapat dijalankan. Golkar menilai tidak ada gunanya menetapkan target terlalu tinggi jika kemampuan masih terbatas.

Lebih baik, menurut Fraksi Golkar, pemerintah fokus pada penyelesaian masalah mendesak yang sudah lama menjadi keresahan publik, seperti banjir, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. RPJMD diharapkan menjadi dokumen kerja yang hidup, realistis, dan berpihak pada kepentingan rakyat Kota Sorong, bukan sekadar kumpulan target indah yang sulit diwujudkan.