Ketua Fopera: Komnas HAM, Aktivis Kemanusiaan, dan MPR for Papua Diminta Desak Presiden Berikan Abolisi kepada 4 Tapol NRFPB

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Forum Peduli Rakyat (Fopera) menegaskan bahwa demi meredakan situasi keamanan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, serta mengantisipasi dampak gejolak di seluruh Tanah Papua, diperlukan langkah kebijakan kemanusiaan yang nyata. Menurutnya, penyelesaian yang konkret adalah dengan memberikan abolisi kepada empat tahanan politik (Tapol) NRFPB.

Fopera meminta seluruh aktivis kemanusiaan di Papua bersama Komnas HAM menelaah konstruksi hukum terhadap empat Tapol tersebut, sekaligus mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan abolisi. Langkah ini dinilai penting guna memulihkan trauma berkepanjangan akibat konflik kemanusiaan di Tanah Papua.

Selain itu, Fopera juga mengajak MPR for Papua untuk memainkan peran strategis sebagai corong aspirasi daerah di tingkat pusat, khususnya di Senayan, agar memperjuangkan hak-hak empat Tapol NRFPB mendapatkan abolisi dari Presiden.

“Ini juga menjadi bentuk komitmen NKRI dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati prinsip demokrasi, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat,” tegas Ketua Fopera. Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah menunjukkan konsistensi dalam hal HAM, salah satunya dengan membentuk kementerian khusus yang menangani hak-hak warga negara sesuai amanat Undang-Undang.

Fopera menilai bahwa empat Tapol NRFPB tersebut bukanlah bagian dari kelompok kombatan bersenjata, melainkan lebih sebagai pejuang HAM yang mengedepankan dialog dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Karena itu, menurutnya, pemberian abolisi adalah langkah yang tepat.

Sebagai catatan, abolisi merupakan tindakan hukum yang dilakukan Presiden untuk menghentikan proses penuntutan pidana terhadap seseorang atau kelompok sebelum adanya putusan pengadilan. Dengan abolisi, proses hukum dihentikan sehingga yang bersangkutan bebas dari tuntutan pidana lebih lanjut.

Menanggapi situasi kericuhan yang belakangan terjadi, Fopera menilai hal itu merupakan kelalaian aparat karena tidak memitigasi risiko pemindahan empat Tapol sesuai prosedur pengamanan. Padahal, pemindahan tempat sidang tahanan politik bukan pertama kali dilakukan di Papua dan sebelumnya berjalan aman tanpa konflik.

“Papua Barat Daya adalah rumah besar kita bersama. Mari kita semua menjaga keamanan, mengendalikan emosi, serta mengutamakan keselamatan. Waspadai adanya pihak lain yang bisa memanfaatkan situasi untuk memperkeruh keadaan. Mari berjuang dengan cara yang elegan, santun, dan selalu mengedepankan kemanusiaan,” tutup Ketua Fopera.