Search
Facebook Telegram X-twitter Youtube Whatsapp

Top yang sering dicari:

1. #Di
2. #Dir
3. #Dird

Heboh! Anggaran Rp107 Miliar di Fakfak Muncul Sebelum Rapat DPRD, Ada Proyek Fiktif?

Melanesiatimes.com – Polemik anggaran kembali mencuat di Kabupaten Fakfak. Sebelum rapat penetapan resmi bersama DPRD, anggaran sebesar Rp107 miliar yang disebut-sebut untuk peningkatan ruas jalan Weri, peningkatan ruas jalan Teluk, dan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah lebih dulu dimunculkan ke publik.

Kondisi ini memicu dugaan adanya proyek fiktif yang dimainkan oleh pihak pemerintah daerah bersama legislatif.

“Seharusnya anggaran baru bisa muncul setelah rapat penetapan di DPRD sesuai mekanisme yang berlaku. Kalau muncul sebelum itu, ada indikasi permainan,” tegas Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, Jumat (22/8/2025).

Kelrey menilai, tidak ada kebutuhan mendesak di Fakfak yang bisa menjadi alasan dikeluarkannya anggaran tersebut lebih awal. Karena itu, pihaknya mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera memerintahkan Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk menelusuri dugaan penyimpangan ini.

Mekanisme Resmi Pengajuan Anggaran Daerah

Agar transparan, anggaran daerah (APBD) memiliki tahapan yang diatur jelas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Mekanismenya meliputi:

  1. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) – disusun oleh kepala daerah sebagai acuan pembangunan tahunan.

  2. KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) – dibahas bersama DPRD untuk menentukan arah dan plafon anggaran.

  3. RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) – diserahkan kepala daerah ke DPRD untuk dibahas detail.

  4. Pembahasan RAPBD bersama DPRD – dilakukan melalui rapat-rapat resmi antara DPRD dan tim anggaran eksekutif.

  5. Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah – RAPBD baru bisa disetujui menjadi APBD setelah rapat paripurna.

  6. Evaluasi oleh Gubernur (untuk kabupaten/kota) – memastikan APBD sesuai aturan pusat.

  7. Penetapan menjadi Perda APBD – APBD sah setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Potensi Pelanggaran Hukum

Jika benar anggaran Rp107 miliar tersebut dimunculkan sebelum melewati tahapan resmi, maka hal ini berpotensi melanggar:

Kelrey menegaskan, dugaan proyek fiktif di Fakfak bukan sekadar masalah administrasi, tetapi berpotensi menjadi korupsi berjamaah.

“Kami ingin Kejaksaan benar-benar serius. Kalau ini dibiarkan, maka rakyat Fakfak yang akan jadi korban,” pungkasnya.

Daftar Kampus Terbaik di Kawasan Melanesia Indonesia Versi UniRank Tahun 2023

Melanesiatimes.com – Nelson Mandela pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Melalui pendidikan, seseorang akan menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga memiliki kecenderungan untuk memanusiakan manusia lainnya.

Kita bicara soal pendidikan di indonesia, selama Era Orde Baru, pendidikan antara wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur memiliki perbrdaan yang sangat jauh, namun perbedaan tersebut telah terjawab sejak Era Reformasi, kini tepatnya berada di kawasan Melanesia Indonesia pendidikan sudah mulai berkebang dan kedepan terus berkembang. Berikut informasi yang di himpun dari berbagai sumber terkait perkembangan pendidikan di kawasan melanesia.

Kepulauan Papua

Kepulauan Papua sering dianggap sebagai daerah dengan kualitas pendidikan yang kurang memadai. Namun, di Papua terdapat beberapa universitas dengan fasilitas yang memadai dan kualitas yang tak kalah dengan perguruan tinggi lain di Indonesia. Bahkan, terdapat di 3 universitas terbaik di Papua versi unirank tahun 2023 yang bisa menjadi pilihan bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di sana.

Pertama Universitas Cenderawasih atau disingkat UNCEN, kampus ini menempati peringkat pertama sebagai universitas terbaik di Papua versi uniRank 2023. Kampus negeri ini terletak di kota Jayapura dan dikenal sebagai kampus paling hits di Papua.

Kedua Universitas Sumamus Merauke (UNMUS) kampus ini menduduki posisi kedua sebagai universitas terbaik di Papua versi meniRank tahun 2023. Kampus ini berada tepat di merauke dan di tingkat nasional menempati peringkat 233.

Terakhir Universitas Yapis Papua Universitas Yaris Papua (UNIYAP) berada di urutan ketiga sebagai universitas terbaik di Papua versi UniRank tahun 2023.

Kampus ini berada di kota Jayapura Tepatnya di Jalan Sam Ratulangi Trikora Kecamatan Jayapura Utara kampus yang memiliki singkatan niat ini menempati peringkat ke-452 di tingkat nasional.

Sedangkan di Papua Barat, pada tahun 2023 menjadi tahun yang penuh prestasi bagi beberapa perguruan tinggi di Papua Barat, yang berhasil menyandang rangking tinggi di uniRank.

Pertama adalah Universitas Papua atau yang disingkat UNIPA, kampus ini terletak di manokwari, unipa berdiri sejak tahun 2000.

Kedua Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kota Sorong, universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong berada di urutan kedua dalam daftar perguruan tinggi terbaik di Papua Barat dan papua Barat Daya versi uniRank.

Ketiga adalah Universitas Kristen Papua, kampus ini berlokasi di Manokwari, salah satu perguruan tinggi di Papua Barat dan Papua Barat daya versi uniRank tahun 2023.

Terakhir adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sorong berlokasi di sorong menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Papua Barat dan papua Barat Daya versi uniRank. Perguruan tinggi ini menawarkan program studi bidang ekonomi dan bisnis.

Kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT),

Kita menuju ke kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT), perlu diketahui wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki deretan Universitas favorit, hal ini tidak terlepas dari prestasi yang dimiliki kampus di berbagai daerah di NTT, sehingga diakui sebagai universitas terbaik.

Pertama Universitas Nusa Cendana. Tak disangka kampus yang berada di daerah Kupang ini menjadi peringkat nomor 1. Kampus ini diketahui berdiri sejak tahun 1962, salah satu kampus Negeri Ini juga menempati rangking biaya 130 dalam skala nasional.

Kedua Universitas Katolik Widya Mandira, ternyata kampus yang berlokasi di wilayah Kupang ini berada di peringkat nomor 2. Kampus ini berdiri sejak tahun 1982, salah satu kampus swasta kenamaan ini juga mendapat rangking 233 tingkat nasional.

Terakhir yaitu Universitas Timor, diketahui kampus yang terletak di daerah Kefamenanu ini menduduki peringkat nomor 3 dan kampus ini baru berdiri sejak tahun 2014, salah satu kampus Negeri unggulan ini juga berada di rangking ke-237 tingkat nasional.

Itulah informasi yang telah di himpun dari berbagai sumber yang telah disajikan, jika bermanfaat, silahkan sebagkan ke semua kontak media sosial anda, ketika anda sebarkan informasi baik, maka anda juga ikut membantu pembangunan terutama pendidikan di indonesia.

Gempa Berkekuatan Magnitudo (M) 4,8 Terjadi di Wilayah Maluku

Melanesiatimes.com – Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,8 terjadi di Maluku Barat Daya gempa tidak menimbulkan potensi tsunami.

BMKG melaporkan gempa itu terjadi pada Minggu (02/4/2023) pukul 21. 02 WIB. Titik gempa berada di laut jarak 313 km arah Tenggara Maluku Barat Daya.

Adapun titik koordinat yakni 10. 38 lintang selatan dan 129. 53 bujur timur. Gempa memiliki kedalaman 384 km.

BMKG mengklaim formasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Gempa bumi juga terjadi di wilayah Maluku Utara Senin (03/4/2023). BMKG melaporkan bahwa Maluku Utara diguncang kepada yang kekuatan magnito 4,5 berpusat di laut. Gempa melanda wilayah Maluku Utara pada pukul 09.03 atau 10. 03 Wita.

Informasi selanjutnya gempa bumi Maluku Utara tersebut berpusat pada kedalaman 10 kilometer. Gempa bumi Maluku Utara itu berada di titik lokasi koordinat 0,90 lintang selatan , 126.89 bujur timur.

Diketahui lokasi berpusat Lokasi gempa berpusat Maluku Utara ada di laut KM 73 km barat daya labuha Maluku Utara.

Komitmen Nyata Presiden Jokowi Bangun Tanah Papua

Melanesiatimes.com – Presiden Jokowi menyebut komitmen membangun Tanah Papua sudah benar-benar diwujudkan, yang dalam beberapa tahun terakhir ini dilaksanakan pada berbagai sektor dan bidang.

Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer (km), jalan perbatasan sepanjang 1.098 km, jembatan sepanjang 1,3 km, pembangunan bandara di sejumah wilayah di sekitar wilayah Papua serta pembangunan pos lintas batas.

Penegasan itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura, Selasa (21/3/2023).

“Komitmen pemerintah memprioritaskan pembangunan Papua dan wilayah sekitarnya dari berbagai sektor, telah ditunjukkan,” kata ia.

Masih menurut Kepala Negara, total anggaran yang telah digelontarkan untuk Papua semasa pemerintahannya pun tak sedikit. Untuk pembangunan yang disalurkan pada setiap tingkatan pemerintah daerah, bahkan mencapai Rp1.036 triliun.

Dimana aggaran masif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu, telah dimulai semenjak 2014 lalu.

“Makanya, saya minta masyarakat Papua turut berpartisipasi aktif dalam mengawasinya. Sehingga, setiap anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana, karena duitnya gede sekali yang ada di tanah Papua,” harapnya.

Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Papua selain meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH), juga mengunjungi Pasar Youtefa Jayapura bertemu para pedagang setempat. Presiden selanjutnya melakukan penanaman bibit jagung di Kabupaten Keerom di hari yang sama.

Mendagri Perlu Panggil Gubernur Bali dan Jateng Buntut Pembatalan World Cup U-20

Melanesiatimes.com – Keputusan FIFA membatalkan penyelenggaraan World Cup U-20 di Bali sudah dipastikan mencoreng citra Indonesia dalam pentas olahraga bergensi tingkat dunia. Kasus pembatalan yang dilakukan FIFA ini dapat merembet pada berbagai persoalan lain dalma bidang olah raga.

“FIFA tentu punya pertimbangan matang membatalkan. Tidak menutup kemungkinan pembatalan itu atas sikap tidak kooperatifnya kepala daerah terhadap Piala Dunia U-20,” ujar peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro

Secara nyata, menurut Riko sikap Gubernur Bali dan Gubernur Jateng itu telah melakukan pelanggaran kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah. Karena bukan ranahnya kedua gubernur tersebut menyampaikan pernyataan kegiatan Piala Dunia U-20m yang secara isu berkaitan kepentingna politik luar negeri.

“Tepat kiranya Menteri DAlam Negeri memanggil kedua gubernur tersebut. Meminta klarifikasi atas pernyataan terkait Piala Dunia U-20,” pungkasnya.

Menurutnya Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan memanggil gubernur. Hal tersebut sebagaiman yang diatur pada Pasal 8 ayat 1 UU Pemeirntahan Daerah. Secara tegas pemerintah pusat melakukan pembinaan dan penawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat provinsi.

Pemanggilan ini, sambung Riko sebagai langkah tegas pemerintah pusat dalma pengawasan dan pembinaan. Khususnya tindakan kepala daerah atau gubernur yang melampaui kewenanganya. JIka dibarkan dapat menimbulkan kesimpang siuran pengelolaan pemeirntahan di daerah.

Lebih lanjut Riko menyakini sikap tegas pemerintha pusat melalui Menteir Dalam Negeri untuk memanggil kepala daerah yang melampaui kewenangannya dapat sebagai cara menjaga stabilitas pemeirntahan. Terlebih menjelang pemilu 2024 yang sangat memungkinan berbagai maneuver kepala daerah berdampak pada gerak pemeirntahan daerah terganggu.

“Sikap tegas Mendagri ini bisa menjadi cara efektif untuk menjaga iklim pemeirntahan tetap stabil jelang Pemilu 2024,”

Kepala Daerah Ramai Tolak Tim Israel, Itu Ngawur

Melanesiatimes.com – Ramainya kepala daerah yang mendadak menyatakan sikap menolak kesebelasan Israel ikut dalam Piala Dunia U-20, menjadi jenaka perilaku kepala daerah. Karena kepala daerah tidka punya kewenangan mengurusi hubungan internasional.

“Kepala daerah sekarang itu ngawur. Yang punya kewenangna hubugnan intenrasional itu pemerintah pusat. Ngapain kepala daerah ikut-ikut teriak menolak. Kebablasan,” ujar peneliti kebijakan publik IDP-LP RIko Noviantoro

Menurutnya kewenangan kepala daerah itu sudha jelas diatur dalam Pasal 9 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah. Lebih detilnya pada Pasal 9. Ayat 2 yang menyebutkan urusan absolut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan absolut, lanjut Riko sudah terdefinisi secara jelas pada Pasal 10 ayat (1) UU Pemeirntahan Daerah. Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan agama.

“Boleh atau tidak bertanding di Indonesia itu kewengnan Pemerintah Pusat. Terus apa urusan pemeirntah daerah teriak-teriak,” ujar Riko.

Dia berharap kepala daerah tidak menjadi pemicu kegaduhan pemerintahan. Hanya karena ketidak tahuan kepala daerah dalma ruang lingkup kewenangannya. Akibatnya citra pemerintah secara umum menjadi buruk di luar negeri.

Riko meminta kepala daerah lebih focus pada kerja pembangunan yang menjadi kewenangan. Jka memang tidak memahami bisa berkonsultasi dengan Kementerian DAlam Negeri. Dengan demikian pekerjaan yang lebih penting tidak terganggun dengan isu-isu yang bukan kewenangannya.

“Saya kecewa kalau kepala daerah iktu komentar yang bukan kewenangan. Cukup lah kerja di ruang kewenangan. Jangan cawe-cawe kerjaan lain,” pungkasnya.

Regional Chiefs Reject Israeli Team, It’s Chaotic

Melanesiatimes.com – Many regional heads who suddenly expressed their attitude to refuse the Israeli team to participate in the U-20 World Cup, became a joke about the behavior of regional heads. Because regional heads do not have the authority to deal with international relations.

“The head of the county now is chaotic. The one who has the authority of international relations is the central government. Why did the regional chief join in the shout to refuse. It’s too much,” said IDP-LP public policy researcher RIko Noviantoro.

According to him, the authority of the regional head is clearly regulated in Article 9 of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. More details in Article 9. Paragraph 2 which mentions absolute affairs is the authority of the central government.

Absolute government affairs, continued Riko, have been clearly defined in Article 10 paragraph (1) of the Regional Government Law. Absolute government affairs include foreign policy, defense, security, jurisdiction, monetary and religious.

“Whether or not to compete in Indonesia is the responsibility of the Central Government. Then what is the business of the regional government shouting,” said Riko.

He hoped that regional heads would not trigger government uproar. Only because of the ignorance of the regional head in the scope of his authority. As a result, the general image of the government has become bad abroad.

Riko asked regional heads to focus more on development work that became the authority. If you really don’t understand, you can consult the Ministry of Internal Affairs. Thus more important work is not distracted by issues that are not his authority.

“I am disappointed that the regional head made comments that were not authoritative. It is enough to work in the authority room. Don’t clean up other problems,” he concluded.

Mentan’s Poor Performance Given Red Report Card, FK2AS: Replace Yasin Limpo Needs and Requirements

Melanesiatimes.com – Secretary General of the Inter-Tribal Harmony Communication Forum (FK2AS), AC, gave a red report card to the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Syahrul Yasin Limpo.

There are many things that are considered to show Yasin Limpo’s inability to lead the Ministry. Starting from the rice import policy where the step is not in accordance with the vision and mission of President Joko Widodo. Then the failure of the food estate program because it did not run satisfactorily.

In fact, it often uses data from the Central Statistics Agency (BPS) as a reference for rice production data. In fact, as an institution, the Ministry of Agriculture should pocket its own data as a reference. Most recently, the ministry was unable to monitor from upstream to downstream so that rice prices continued to soar even in the midst of the harvest period.

“If I give an assessment for the Ministry of Agriculture, it is red or if it is in that number five, the report card is still red, about the data they don’t have, every coordinated director general is also not good, director general A talks differently, director general B talks differently,” said Achmad Sazali in the JCCNetwork Pro Autonomy Program Podcast, entitled Ramadan Prices of Rice and Basic Food Prices Skyrocketed, Who is the Culprit? Sunday (26/3/2023).

According to Achmad Sazali, Jokowi has worked optimally, both facing the exposure to the health crisis in the midst of the COVID-19 pandemic and the economic crisis. However, his aides, especially in the agriculture ministry sector, are far from maximized.

For this reason, continued Achmad Sazali, now the right step is for Jokowi to immediately reshuffle Agriculture Minister Yasin Limpo. Because do not let the people assume Jokowi’s good performance so far, become biased or misguided by the performance of his aides who did not go as expected.

“It is time in our opinion that Yasin Limpo is replaced because of his poor performance, the magnitude of the benefits rather than the benefits, it actually adds to Jokowi’s bad image, so the replacement of Yasin Limpo is a necessity and imperative,” concluded Achmad Sazali.

Regarding the Prohibition of Breaking the fast Together, this is Yusril Ihza Mahendra’s Suggestion

Melanesiatimes.com – President Joko Widodo (Jokowi) requested that the moment of breaking the fast together be abolished for officials to government employees during Ramadan 1444 H.

This is stated in the letter of the Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Number 38/Seskab/DKK/03/2023 signed by Cabinet Secretary Pramono Anung on Tuesday (21/3).

The reasons listed are because they are currently still in the transition of the Covid-19 pandemic to endemic.

The ban was responded to by the Chairman of the Moon Star Party (UN). Here’s the response. Yusril Ihza Mahendra advised Jokowi not to prohibit iftar activities both within government agencies and the community.

The professor of Constitutional Law is worried that it is considered an anti-Islamic movement.

“I am afraid that the letter is being used as material to corner the government and accuse the government, President Jokowi of being anti-Islam,” Yusril said

President Jokowi Attends Istigasah and Prayer with Rabithah

Melanesiatimes.com – President Joko Widodo attended the Istigasah and Prayer Together Rabithah Melayu-Banjar event held at the Tabalong Shining Hall Complex, Tabalong Regency, South Kalimantan Province, on Friday, March 17, 2023. In his speech, the Head of State appreciated the enthusiasm and spirit of the Malay-Banjar community who uphold religious values and eastern traditions.

“I also appreciate the spirit of Rabithah Melayu-Banjar who participates in maintaining and preserving the noble values of Malay-Banjar customs and culture and also develops Islamic values that rahmatan lil alamin,” said the President.

The President said that Indonesia is a great country and nation. Indonesia has 280 million people living on 17 thousand islands with various tribes, customs, races, and religions.

“Diversity is bound by the spirit of singleness, bound by national consensus, namely Pancasila, the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia and Bhinneka Tunggal Ika,” said the President.

Therefore, the President invited the Malay-Banjar community to jointly increase the spirit of ukhuwah, both ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, and ukhuwah insaniyah. According to the President, the spirit of ukhuwah can make people live in harmony even in the midst of differences.

“The spirit of ukhuwah is what makes us all able to live in harmony, different religions but get along, different customs but get along, different tribes but get along, because indeed we were created by different God,” said the President.

“We can live side by side, live harmoniously, and together fight with the spirit of mutual assistance to advance this country,” he said.