Search

Top yang sering dicari:

1. #Di
2. #Dir
3. #Dird

Dokumen KUA-PPAS Perubahan 2025 Mandek, DPRP Papua Barat Daya Desak Gubernur Segera Diserahkan

Melanesiatimes.com, Kota Sorong– Dokumen rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025 hingga deadline pembahasan pada bulan September belum juga diterima Dewan Perwakilan Rakyat PBD.

Padahal Siklus pembahasan sampai penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2025 pada bulan Juli -September setiap tahunya.

Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Barat Daya Fredrik Frans A. Marlisa,S.T pihaknya sudah menyurati Gubernur Papua Barat Daya melalui tim amggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk mempertanyakan kesiapan dan kapan proses penyerahan dokumen keuangan negara tersebut.

“Kami (DPRP) sudah surati untuk mempertanyakan dokumen KUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2025 tapi belum ada jawaban hingga saat ini,” tegas Fredrik kepada wartawan saat menghadiri Musda JMSI Papua Barat Daya di Darefan Hotel Kota Sorong, Sabtu (27/09/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, bahwa permainan bola panas pembahasan rancana KUA-PPAS Perubahan tahun 2025 bukan di DPRP tetapi ekselutif PBD.

“Permainan bola itu bukan di kita tetapi di eksekutif, mereka harus menyusun rencana KUA-PPAS terkait dengan pagu indkatif, kami DPRP PBD siap melaksanakan tahapan ini,” ujarnya.

Tahapan ini bisa terkendala berkaitan dengan penetapan beberapa peraturan daerah seperti RPJMD Gubernur, karena KUA-PPAS menggambarkan visi-misi kepala daerah terpilih.

Kemudian penetapan perda LKPj LHP BPK RI dan LKPD pemerintah daerah tahun 2024 , didalam dokumen ini terdapat SILPA yang akan ditetapkan kembali dalam APBD setiap tahun berjalan, proses ini butuh waktu 14 hari.

“Penetapan Peraturan daerah ini sudah dilakukan, kami berharap TAPD Papua Barat Daya segera memberikan dokumen KUA-PPAS Perubahan untuk dibahas bersama Banggar DPRP mengingat waktu yang sangat singkat,” sahutnya.

Merawat Budaya, Membangun Ekonomi: Kiprah LMA Papua Barat Daya di Era Digital

Melanesiatimes.comKota Sorong – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) kembali menunjukkan komitmennya dalam merawat peradaban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

Dalam diskusi publik bertema ‘Peran Media dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Adat di Papua Barat Daya’ bertempat di hotel Derefan Kota Sorong, Sabtu (27/09/2025),

Ketua Harian LMA Papua Barat Daya Franky Umpain memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dan akan dilakukan oleh lembaga yang kini genap berusia 12 tahun tersebut.

Diskusi yang dipandu oleh moderator Olha Irianti Mulalinda ini menjadi ruang reflektif sekaligus progresif dalam menyoroti bagaimana media dan digitalisasi dapat berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat adat di Papua, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Franky Umpain mengawali paparannya dengan menegaskan bahwa LMA bukan hanya sekadar organisasi adat, namun turut penjaga peradaban orang asli Papua.

“Sejak resmi berdiri pada awal tahun 2011, LMA telah diakui baik oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai mitra strategis dalam pembangunan Papua yang berbasis pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal,” ujar Ketua Harian LMA Papua Barat Daya Franky Umpain

Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, LMA senantiasa hadir berkontribusi dalam berbagai aspek, baik aspek sosial, politik, kesehatan, hingga pendidikan maupun ekonomi.

“Kami bukan hanya jembatan antara masyarakat adat dan pemerintah, namun sebagai motor penggerak perubahan,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Anggota DPR Otsus PBD ini menyebut bahwa LMA telah terlibat aktif dalam dinamika kebijakan nasional maupun daerah, termasuk dalam pembahasan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II dan regulasi turunannya.

“Kiprah LMA juga terlihat dalam proses pemekaran wilayah di tanah Papua, dimana lembaga ini memberikan masukan penting yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat,” terangnya.

Dijelaskannya bahwa keberadaan kursi Fraksi Otsus di DPR Papua Barat dianggap menjadi bukti nyata dari kontribusi pemikiran LMA.

“Kami tidak hanya bicara soal identitas, tetapi soal masa depan dan kesejahteraan orang asli Papua,” bebernya.

Ia menuturkan bahwa terdapat salah satu fokus utama LMA ke depan yakni mengenai peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat adat, khususnya generasi muda.

“LMA menyadari pentingnya mengintegrasikan seni, budaya, dan teknologi dalam strategi pembangunan ekonomi,” tuturnya.

Melalui berbagai program, LMA terus mendorong generasi muda untuk mengeksplorasi potensi ekonomi berbasis seni budaya, termasuk kriya lokal, musik tradisional, hingga pertunjukan seni digital.

Disisi lain, alih teknologi digital turut menjadi perhatian utama, guna menjembatani masyarakat adat dengan pasar yang lebih luas melalui platform digital.

“Digitalisasi bukan ancaman, namun peluang besar bagi masyarakat adat. Lewat media sosial, e-commerce, dan platform digital lainnya, produk-produk lokal bisa dikenal dunia,” pungkasnya.

Diskusi ini menyoroti pentingnya peran media dalam mendukung kemajuan ekonomi masyarakat adat. Media dinilai memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik, mengangkat potensi lokal, sekaligus menjadi alat edukasi dan advokasi.

“Media harus menjadi mitra perubahan, bukan sekadar penyampai berita. Kami butuh media yang hadir di tengah masyarakat adat, memberdayakan mereka, dan menyuarakan keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi,” tegasnya.

LMA diinginkan Franky terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, lintas lembaga hingga komunitas lokal. Tujuannya adalah satu, yakni menciptakan masyarakat adat yang mandiri secara ekonomi tanpa kehilangan jati diri budaya dan adatnya.

“LMA akan terus hadir menata serta menatap sebuah perubahan peradaban orang asli Papua dalam tatanan adat, tentunya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.

Diskusi ini dikemas secara menarik dan konstruktif dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Perdana Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025. (Firdaus Askari)

AB Resmi Nahkodai JMSI Papua Barat Daya Periode 2025-2030

Melanesiatimes.comKota Sorong – Zakarias Abner Balubun terpilih sebagai ketua Jaringan Media Siber Indonesia Provinsi Papua Barat Daya, periode 2025-2030. Zakarias terpilih dalam forum Musyawarah Daerah ke-I yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 September 2025, di Hotel Darevan Kota Sorong.

Zakarias atau biasa disapa Aris terpilih secara aklamasi setelah dicalonkan dan disetujui oleh seluruh peserta Musda.

Dalam sambutannya, Aris mengaku akan menyusun struktur organisasi JMSI Papua Barat Daya dan mengembangkan sayap JMSI di seluruh Papua Barat Daya. Aris juga meminta dukungan seluruh rekan-rekan media yang tergabung dalam JMSI Papua Barat Daya, untuk bersama-sama membesarkan organisasi media.

“Terimakasih atas kepercayaan seluruh rekan-rekan yang telah memberikan dukungan kepada saya. Setelah ini kita akan secepatnya menyusun struktur pengurus dan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” terang Aris.

Setelah ini pihaknya akan membangun sinergitas dengan pemerintah maupun organisasi pers lainnya. Dengan harapan pers menjadi garda terdepan di papua barat daya untuk memberikan dukungan penuh dalam pembangunan daerah.

Bagi Aris, pers mempunyai peran penting dalam membangun daerah, salah satunya dengan menyajikan informasi pembangunan dan juga mengedukasi masyarakat lewat pemberitaan positif untuk dibaca oleh public.

Pantauan Media ini, Musda I JMSI Papua Barat Daya yang digelar sejak pagi ini, dibuka oleh oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan dihadiri Pemerintah Kota Sorong, Anggota DPR Papua Barat Daya serta Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat Daya.

Usai pembukaan, acara tersebut diisi dengan diskusi public yang mengahadirkan Ketua Harian LMA Papua Barat Daya, Franky Umpain sebagai pemateri yang bertemakan Peran Media Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Adat.

Sebelumnya, dalam sambutan Gubernur Papua Barat Daya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Daya, Irma Iriani Sulaiman mengatakan kehadiran JMSI di Papua Barat Daya merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem informasi, dan komunikasi publik yang sehat, akurat, dan bertanggung jawab.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik hadirnya JMSI sebagai wadah yang tidak hanya menghimpun media siber, tetapi juga mendorong profesionalisme dan integritas jurnalisme di era digital ini,” ujar Irma Riani.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan insan pers dalam membangun narasi positif tentang pembangunan dan kemajuan daerah. Menurutnya, media siber memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi yang faktual, edukatif, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pembangunan.

“Kami berharap JMSI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan publik, serta menjaga ruang digital dari hoaks dan disinformasi,” tambahnya.