Search
Facebook Telegram X-twitter Youtube Whatsapp

Top yang sering dicari:

1. #Di
2. #Dir
3. #Dird

Negara Butuh Elemen Penyeimbang, Biar Jokowi Tak Salah Jalan

MELANESIATIMES.COM – Forum Wartawan Joeang (FWJ) mendukung langkah kelompok masyarakat sipil, buruh, petani, dan mahasiswa dalam Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) yang berencana melakukan aksi unjuk rasa mendesak DPR RI dan pemerintah menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pada 14 – 16 Agustus di depan Gedung DPR.

Aksi unjuk rasa itu akan digelar tepat saat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terjadwal di DPR RI menandai dimulainya masa sidang ke – V tahun sidang 2020.

“Kami akan bantu berjuang kawan-kawan GEBRAK dalam menolak Omnibus Law dengan menyerukan hastag #TolakOmnibusLaw dan #LockdownDPR. Jangan sampai memanfaatkan isu Omnibus Law di tengah Covid-19,” tegas Ketua FWJ Putra Hendra Giri, hari ini.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah lebih memperhatikan rakyat kecil di tengah terhimpitnya ekonomi yang semakin susah di masa pandemi. Jangan sampai pemerintah memanfaatkan momentum jaga jarak akibat Corona untuk mensahkan RUU Cipta Kerja yang diyakini akan merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kaum kapitalis.

“Pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan dan tidak merugikan masyarakat hanya untuk keuntungan ekonomi,” jelasnya.

Pasalnya, demo besar akan dilakukan untuk mendesak Presiden Jokowi selaku pengusul Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk segera mencabut surat instruksi pembahasan.

Selain itu, pihaknya juga menyatakan dukungan terhadap terbentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang akan dideklarasikan oleh sejumlah tokoh salah satunya Din Syamsuddin. Menurutnya, terbentuknya KAMI ini membuktikan adanya kesadaran dan kepedulian dari tokoh-tokoh bangsa terhadap kondisi Indonesia saat ini.

“Negara membutuhkan elemen penyeimbang, maka kemunculan KAMI adalah energi yang baik untuk mengcontrol pemerintahan Jokowi agar tidak salah jalan. Sebab, masyarakat sedang resah,” pungkasnya.

Operasi Intelijen Papua dan Asing

MELANESIATIMES.COM – Edisi opeheracism Papua meletus lagi pada 24 Agustus 2019. Pemicu utamanya adalah aksi siswa di Surabaya dan Malang. Para siswa menyebarkan dan memijat aliansi tindakan yang disebut ‘Siswa Anti-Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme’. Selain itu, mereka mengangkat Bendera Bintang Pagi, bendera Gerakan Pembebasan Papua, dalam sebuah aksi di seluruh Istana Negara di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.

Setelah demonstrasi mereda, percikan konflik yang dibesarkan di Wamena, Jayawijaya. Sebuah tipuan tentang seorang guru yang mengeluarkan rasis telah menyebar. Tipuan ini digunakan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk melakukan demonstrasi dengan memobilisasi 200 siswa dan menggunakan seragam SEKOLAH TINGGI untuk menyebarkan masalah rasisme guru.

Orang-orang dikritik mengapa tidak ditangani dengan senjata? Karena seorang anggota TNI tewas selama kerusuhan sebelumnya. Isu hak asasi manusia harus diawasi tni dan polisi di sana. Setiap tindakan di Papua terkait PBB (Hak Asasi Manusia dan Referendum) harus dikendalikan oleh penangan yang dikendalikan oleh prinsip Luar Negeri.

“Kerusuhan di Papua, Itu Vanuatu dan Inggris di belakangnya” – A.M. Hendropriyono, Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional

Papua sekarang menjadi bagian paling rentan dari Republik Indonesia, dengan mudah digunakan sebagai daya tawar bagi AS dan sekutunya. Pada dasarnya, AS ingin Indonesia menjadi mitranya untuk menghadapi tujuan hegemoni Cina melalui inisiatif OBOR (One Belt One Road). Selain itu, AS mengembangkan konsep Indo Pacific dan Higher Road.

Proxy, yang beraroma di Papua, dilakukan oleh intelijen Inggris dan Australia yang merupakan penangan, dan Vanuatu. Dari informasi tertutup, mantan pejuang proxy lokal Timor Leste dibina seperti Black Water untuk menjadi agen. Kontraktor intelijen bekerja dengan tenang dan mampu berbaur dan menipu dari deteksi kontra-intelijen Indonesia.

Meskipun sulit untuk membuktikan keterlibatan dinas intelijen asing dalam krisis Papua, tindakan Vanuatu dan Benny Wenda yang saat ini tinggal di Inggris memberikan indikasi bahwa Papua memang sedang dioperasikan. Agen Prinsip hanya memberikan sinyal yang lebih keras kepada pemerintah Indonesia (Mr. Jokowi) untuk membaca dan mengevaluasi kembali perkembangan daerah dan untuk meninjau hubungan bilateral antar negara (terutama dengan Cina).

Menurut persepsi intelijen, bagian yang paling penting adalah “kesadaran keamanan pejabat negara.” Dari kebocoran spionase Snowden, dari lima badan intelijen, operasi klandestin dilakukan sebelum dan pada tahun 2013, dengan jumlah anggaran hitam yang spektakuler dari lima organisasi intelijen AS sebesar 26,2 miliar USD.

Intelijen strategis dari sebuah negara dengan kemajuan teknologi saat ini akan mampu mengalahkan negara yang ditargetkan, terutama jika target hanya mampu melindungi dengan pola pikir intelijen taktis, tidak menyadari kemungkinan ancaman konspirasi.

Intelijen perlu menyaksikan beberapa peristiwa penting selain Papua, seperti demonstrasi ke legislatif (DPR/ DPRD) dan Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah ada korelasi. Operator lapangan dan massa yang dapat dimainkan oleh siapa pun, saya melihat kekuatan inti adalah siswa.

Penting untuk mengetahui siapa penangan dan Prinsipnya. Jika gerakannya sama, menunjuk, ancaman dianggap sangat serius terhadap presiden, hanya menunggu satu atau dua momentum atau kasus lain sebagai detonator, diperkirakan dapat memblokir Mr Jokowi.

Kami tidak ingin Presiden Jokowi yang terpilih secara konstitusional untuk “dihapus” oleh negara-negara lain karena kepentingan nasional mereka. Oleh karena itu, intelijen dan pasukan keamanan lainnya disarankan untuk menjadi ekstra fokus, jangan kurang cerdas dan cerdas, ini adalah tentang simbol negara, perdamaian, keamanan, dan prestise Indonesia. (Terjemahan)

Ramelan,
Pengamat Intelijen

Sumber : Facebook (Gabriella Rebbeka)

Pilkada, Etika Politik, dan Penegakkan Hukum

Melanesiatimes.com – Pesta demokrasi lima tahunan pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan secara serentak di Indonesia pada 23 september 2020 mendatang, hal ini tentu memberikan ruang tersendiri bagi para pasangan calon yang akan maju dan bersaing dalam merebut simpati Rakyat untuk membawa daerahnya ke arah yang lebih baik.

Harapan akan terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera dalam setiap aspek haruslah menjadi parameter perubahan yang signifikan dan komprehensif. visi misi para calkada harus dapat dipertanggungjawabkan secara serius bukan hanya pintar berwacana bak singa podium di depan massa publik namun realitanya ketika terpilih janji² politik di masa kampanye pun terabaikan, entah apa yang merasuki mereka.?

Etika politik sebagai falsafah moral dalam proses berdemokrasi harus dikedepankan, oleh para kontestan yang akan bersaing nanti, berani melakukan kontrak politik (revolusi sikap) dengan rakyat, menolak cara² inkonstitusional untuk mendapatkan kekuasaan karena akan menciderai proses demokratisasi itu sendiri. payung hukum (asas legalitas) tentang etika politik kehidupan berbangsa dan bernegara diatur jelas dalam TAP MPR NO 4 Tahun 2001.TAP ini sebagai acuan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara artinya bahwa pemerintahan itu harus menjunjung tinggi nilai² pancasila yang berkeadaban bebas dari segala conflict of interest, bersih dari praktik² korupsi, kolusi, nepotisme, agar senantiasa penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan sesuai ketentuan perundang²n yang berlaku di Bangsa ini.

Evaluasi terhadap rekam jejak atau trade record bakal calon pemimpin yang akan diusung di daerah itu pun tak kalah penting, hal ini dalam rangka menjamin secara fair kehadapan pemilih cerdas bahwasanya memilih pemimpin itu kudu berkualitas agar tidak memberikan preseden buruk di masa jabatannya kelak ketika terpilih dan berada dalam pemerintahan.

Adapun tujuan bernegara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam amanat konstitusi ( UUD 1945) sejatinya menjadi energi positif, nurani dan rasionalitas bagi calon kepala daerah supaya tidak lupa diri tetapi tahu diri. jika tidak dipahami akan mudah terjerembab dalam kubangan lumpur yang akan dipertanggungjawabkan atas nama Konstitusi dan sudah barang tentu kehilangan kepercayaan daulat rakyat.

Kesadaran hukum rakyat terhadap adanya dugaan praktik politik transaksional (politik uang) di level pilkada harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, pengawas dan penyelenggara pemilu.Rakyat diharapkan bekerja sama menolak serta menjadikan politik uang sebagai musuh bersama (common enemy) parpol pengusung calon kepala daerah pun diminta tegas kepada anggotanya jika terindikasi melakukan politik uang sanksinya harus jelas, pemecatan dengan tidak hormat.

Fenomena politik uang, adalah refleksi realitas kekinian maka penting dan mendesak dideteksi secara dini,ditekan,dicegah,oleh lembaga penegak hukum,pengawas dan penyelenggara pemilu agar tidak menjadi virus pembodohan pendidikan politik buruk di tengah² masyarakat yang menghendaki lahirnya sosok baru kepala daerah yang meneladani sifat Rasulullah SAW yaitu siddiq, amanah, fathonah, tabligh.

Rakyat jangan hanya dijadikan objek politisasi kekuasaan tetapi harus diikutsertakan terlibat mengelola perekonomian rakyat, menentukan aturan main, tanpa mengurangi sedikitpun etika moral yang berlaku. Undang² Nomor 32 tahun 2004( tentang Pemerintahan Daerah) Baik,Bersih dan Berwibawa adalah sebuah keniscayaan. demikian halnya pula jika merujuk/mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sistem Keterbukaaan Informasi Publik, dimana hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia (HAM) dan keterbukaan informasi publik adalah syarat dan ciri penting Negara demokratis menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. setiap kebijakan pemerintah daerah harus pro terhadap rakyat bukan menyengsarakan rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan ( vox populi vox dei) .

Penulis  : Kamil Mony ( Praktisi Hukum)